Anggoro Budi Prasetyo

Anggoro beberapa teman memanggil Angie, lahir di Magelang, sarjana Arkeologi seringkali dibilang sarjana batu akik dengan gelar magisternya di bidang penanggulangan bencana. Anggoro seorang yang ramah dan supel, mudah bergaul serta tidak tegaan bahkan sebagian orang mengatakan tidak tegas kalau berhubungan dengan urusan personal. Namun kalau untuk urusan kelembagaan dia akan bisa sangat tegas.  Relasinya dengan teman-teman sejawat di pekerjaan sosial maupun dengan pemerintah dan masyarakat tidak diragukan lagi. 

Sejak masih mahasiswa di tahun 1997 sudah terlibat dalam kegiatan Mapala dan juga beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya. Hal itu yang mendorongnya dalam kerja-kerja organisasional lainnya di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setelah dari beberapa Pusat Studi di kampusnya sebagai asisten peneliti. Tahun 2003 bergabung dengan LSM yang bergerak di isu gender sebagai CO hingga menjadi koordinator dan PLH ketua lembaga. Kemudian di tahun 2013 dipercaya sebagai direktur LSM yang bergerak di isu gender dan kebencanaan. Dan di tahun 2018 berpindah ke LSM yang isu utamanya kebencanaan, humanitarian dan perubahan iklim. Karena dedikasinya di dalam pengarusutamaan gender di DIY, dia mendapatkan anugerah Gender Champions dari Pemerintah DIY di tahun 2019. Sempat menjadi Koordinator maupun presidium di beberapa jejaring seperti Gender Working Group (GWG) DIY dan Forum Suara Korban Bencana, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY sampai sekarang.

Selama masa kuliah, Anggoro sudah terlibat dalam beberapa pekerjaan di kampusnya sebagai asisten profesor untuk program studi S2, kemudian tergabung dalam Pusat Studi Asia Pasifik dari tahun 2005 sebagai pendamping masyarakat, sekaligus asisten peneliti di daerah Segara Anakan Kampung Laut Cilacap dekat Nusakambangan. Pendampingan dilakukan dengan fokus penyadaran masyarakat terkait dengan lingkungan mangrove yang mulai mengalami kerusakan. Dan mulai penasaran dengan salah satu program LSM di wilayah tersebut yang mendiskusikan tentang gender dan globalisasi menjadikan dia berabung dengan LSM IHAP di tahun 2005. Sebagai staf CO atau pengorganisasian kegiatan pendampingan dilakukan kembali di wilayah dampingan LSM IHAP tersebut. Sebagai fasilitator gender dan HKSR serta pengarusutamaan gender dilakukan sejak tahun 2006 hingga sekarang baik di komunitas maupun di pemerintahan. Selain itu juga sejak tahun 2006 pula menjadi fasilitator manajemen pengurangan risiko bencana hingga sekarang baik untuk di komunitas maupun pemerintah dan LSM. Selama masa kuliah, Anggoro sudah terlibat dalam beberapa pekerjaan di kampusnya sebagai asisten profesor untuk program studi S2, kemudian tergabung dalam Pusat Studi Asia Pasifik dari tahun 2005 sebagai pendamping masyarakat, sekaligus asisten peneliti di daerah Segara Anakan Kampung Laut Cilacap dekat Nusakambangan. Pendampingan dilakukan dengan fokus penyadaran masyarakat terkait dengan lingkungan mangrove yang mulai mengalami kerusakan. Dan mulai penasaran dengan salah satu program LSM di wilayah tersebut yang mendiskusikan tentang gender dan globalisasi menjadikan dia berabung dengan LSM IHAP di tahun 2005. Sebagai staf CO atau pengorganisasian kegiatan pendampingan dilakukan kembali di wilayah dampingan LSM IHAP tersebut. Sebagai fasilitator gender dan HKSR serta pengarusutamaan gender dilakukan sejak tahun 2006 hingga sekarang baik di komunitas maupun di pemerintahan. Selain itu juga sejak tahun 2006 pula menjadi fasilitator manajemen pengurangan risiko bencana hingga sekarang baik untuk di komunitas maupun pemerintah dan LSM. Terlibat sebagai seorang fasilitator nasional BNPB sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Hal yang cukup unik dari seorang Anggoro dikenal sebagai direktur berbagai lembaga, dikarenakan selain sebagai koordinator di IHAP, kemudian sebagai Presidium Forum Suara Korban Bencana dan Koordinator Bidang di Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY. Setelah itu diminta untuk menjadi Direktur di LSM Aksara bersamaan sebagai koordinator GWG Jogja, lalu tahun 2018 diminta sebagai Direktur Pujiono Centre hingga sekarang. Hal tersebut harus dilakukan karena ketertarikannya dalam isu kebencanaan, perubahan ikilim, humanitarian serta pengarusutamaan gender terutama dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender. Di isu-isu tersebutlah kiprahnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun tidak mengurangi ketertarikan untuk belajar di isu-isu lainnya yang tetap dilakukan hingga saat ini.

 

M. Suhud Ridwan

Muhammad Suhud Ridwan, S.Th.I., lahir di Jakarta pada 27 Februari 1982. Dia adalah lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan gelar Strata 1 dalam bidang Tafsir Hadis. Berpengalaman luas dalam pengembangan masyarakat dan manajemen risiko bencana. Berdedikasi, proaktif, dan terampil dalam mengelola program-program pembangunan. Memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan keahlian dalam aplikasi Microsoft Office serta pengembangan web dasar.

Muhammad Suhud Ridwan telah memiliki pengalaman kerja yang luas dan beragam dalam berbagai organisasi. Dia telah menjabat sebagai Sub Recipient Manager Konsorsium Penabulu – STPI DKI Jakarta dari tahun 2021 hingga 2023. Sebelumnya, dia pernah menjadi Program Manager Penabulu PaluRelief di Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Pengalamannya juga meliputi peran sebagai Koordinator Lapangan Program Sekolah Hijau Japfa di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang pada tahun 2019. Selain itu, dia memiliki pengalaman dalam mengkoordinasikan berbagai proyek, seperti Project Coordinator Penabulu Konsorsium dalam Program Kemakmuran Hijau MCA Indonesia di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dari 2016 hingga 2018, serta berbagai peran lainnya dalam pembangunan masyarakat dan manajemen risiko bencana sejak tahun 2006.

Muhammad Suhud Ridwan telah memberikan layanan jasa yang beragam kepada berbagai organisasi dengan hasil yang signifikan. Dia terlibat dalam proyek-proyek seperti pendampingan penguatan kelembagaan POKJA Heart Of Borneo di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (WWF Indonesia) dari 2014 hingga 2016. Selain itu, dia turut dalam pendampingan penyusunan proposal untuk calon mitra LSM dan KSM TFCA di beberapa daerah seperti Kabupaten Berau dan Putussibau dari tahun 2014 hingga 2016. Pengalamannya juga mencakup proyek koordinasi pembangkit listrik tenaga mikro hydro di Garut, Jawa Barat (CSR BNI dan Garuda Indonesia), serta penguatan kelembagaan kampung di beberapa wilayah terkait UU No.6 Tahun 2014. Keterlibatannya dalam proyek-proyek ini mencerminkan komitmen dan kemampuan dalam memberikan layanan jasa yang berkualitas.

Suhud sangat concern terhadap isu – isu lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan keterilbatan lintas sektor pada pembangunan berkelanjutan.

Ali Akbar

Menurut Ali Akbar, “Jika kita diam, maka mereka akan semakin yakin bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar.”  Prinsip yang membuat lulusan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu ini selalu bersikap tegas bahkan ngotot, menolak segala bentuk ketidakadilan; utamanya yang berurusan dengan tata kelola sumber daya alam. Konsistensi inilah yang membuatnya acapkali memimpin aksi berbasis akar rumput dan komunitas, serta mengorganisir jejaring regional dan nasional untuk menyuarakan gerakan energi bersih di Indonesia. 

Bergabung di WALHI Bengkulu pada tahun 2002, Ali Akbar menjabat sebagai Direktur Eksekutif di periode 2004 s/d 2009. Di masa kepemimpinannya, WALHI Bengkulu berhasil menyelamatkan beberapa sumber penghidupan rakyat dari ancaman industri ekstraktif, mengembalikan tanah rakyat yang dirampas oleh PT Saptasentosa jaya Abadi, menghentikan tambang pasir di pantai teluk Sepang Kota Bengkulu, serta menghentikan rencana pertambangan batubara di bukit kambing kepahyang, poin terpenting dalam kerja-kerja kampanye dan advokasi selama di WALHI Bengkulu adalah adanya komunitas hijau rakyat bengkulu, gabungan dari berbagai Organisasi Rakyat ini merupakan dasar dalam membangun gerakan bersama dalam menyelamatkan sumber penghidupan. Selepas masa jabatannya, Ali Akbar masih membersamai WALHI Bengkulu sebagai Ketua Dewan Daerah hingga tahun 2012. 

Di tahun 2009 Ali Akbar menjadi bagian dari Eksekutif Nasional WALHI manager pendidikan dan kaderisasi dengan tanggung jawab untuk membangun media pendidikan bagi organisasi rakyat di Indonesia. Posisi terakhirnya di Eksekutif Nasional WALHI adalah Kepala Departemen Mobilisasi Sumber Daya. 2016 adalah tahun Ali Akbar kembali ke Kanopi Hijau Indonesia di Bengkulu sebagai Ketua Badan Eksekutif. Dari sejak menjabat hingga saat ini, Ali Akbar dan Kanopi Hijau Indonesia terus menjadi teman komunitas untuk menyelamatkan penghidupan rakyat. Selain di tiga organisasi tersebut, Ali Akbar juga terlibat dalam beragam konsorsium dan jaringan sebagai koordinator program seperti AKAR Network (2018- sekarang) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (2018-2020). Dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Koordinator Konsorsium Sumatera untuk Energi Bersih.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Ali Akbar sejak tahun 2004 utamanya di bidang kampanye dan advokasi lingkungan. Pada 2006 hingga 2008, Dia mendampingi AKAR Network dalam pengembangan dan penyusunan program jaringan. Kesenangannya berbagi pengetahuan dan pengalaman membuatnya tak segan mengawal berbagai pelatihan sejak 2009 seperti; resolusi konflik, monitoring pencapaian program kampanye dan advokasi dampak perubahan iklim, pelatihan pengorganisasian rakyat, penyusunan program dan lain sebagainya. Dan sejak 2016 hingga saat ini, Ali Akbar masih memberikan layanan bagi 17 OMS anggota Konsorsium Sumatera dalam menyusun dan mengimplementasikan program Transisi Energi Bersih di Sumatera.

Sunaring Kurniandaru

Sunaring memiliki latar belakang pendidikan Biologi; khususnya di Manajemen Lingkungan. Dia seorang pekerja keras, Sunaring selalu memberikan segala yang terbaik dalam pekerjaannya. Ia memiliki dedikasi yang tinggi untuk terus belajar dan memperluas wawasannya. Mudah berteman dan berkomunikasi dalam lingkungan kerja maupun dalam komunitas. Sejak masih menjadi mahasiswa, Sunaring telah menunjukkan minatnya dalam organisasi kemahasiswaan. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi memperlihatkan ketertarikannya  terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Dalam karir profesionalnya selama 16 tahun di NGO lingkungan, perempuan, pendidikan, dan kebencanaan. 

Pengalaman bekerjanya dimulai dari tahun 2005 hingga 2008 menapaki karirnya sebagai seorang Asisten Peneliti Lapangan (Ornithologi) di Fakultas Biologi Atma Jaya Yogyakarta. Sunaring memulai karirnya di dunia NGO dimulai saat bergabung di Yayasan Kutilang Indonesia dari tahun 2005 sampai 2009 sebagai Koordinator Program Konservasi Gelatik Jawa di Jawa-Bali dan sebagai Staf Outreach. Tahun  2009 sampai 2018, Sunaring bergabung dengan LSM dibidang lingkungan  dan pengurangan resiko bencana sebagai staf program. Sunariang juga sempat menjadi  Field Fasilitator Area Model 3 yang mendampingi,melaksanakan, memfasilitasi program bersama pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan desa di bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan dan pertanian untuk Program KELOLA SENDANG di Sumatera Selatan bersama Yayasan Penabulu. Bersamaan dengan itu, Sunaring juga ditunjuk menjadi Spesialis Kampanye; Pendidikan Lingkungan dan Kebencanaan Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Relung Indonesia).

Dalam pengalamannya dengan beberapa organisasi, Sunariang juga bekerja sebagai Freelancer pada beberapa bidang kerja bersama pemerintah sebagai fasilitator daerah dan nasional untuk pendidikan aman bencana di BPBP Provinsi DIY, BNPB dan Kemendikbud. Ia juga sempat bekerja bersama lembaga penelitian sebagai anggota monitoring dan evaluasi program pendidikan program REDI-INOVASI di Kecamatan Lombok Utara bersama lembaga MIGUNANI di tahun 2018 sampai 2020. Selain itu, Sunariang juga bekerja bersama perusahan konsultan sebagai Social Associate HCV-HCS bersama PT. Ata Marie pada tahun 2018- 2021.

Di samping dedikasinya dalam ilmu lingkungan, Sunaring juga memiliki minat yang kuat dalam penelitian sosial-budaya. Ketertarikannya terutama berfokus pada isu-isu perempuan dan anak-anak, dengan tujuan memahami dan mengatasi ketidaksetaraan gender serta perlindungan hak-hak anak. Selain itu, Sunaring juga aktif dalam mendampingi kelompok-kelompok masyarakat, berupaya memastikan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan dan isu-isu sosial. Ia juga sangat peduli dengan akuntabilitas publik yang inklusif, memperjuangkan transparansi dan partisipasi semua pihak dalam pengawasan terhadap kebijakan dan program-program lingkungan. Namun, Sunaring mengakui bahwa ia memiliki keterbatasan dalam respons darurat, khususnya di wilayah perairan, dan ia terus berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal ini.

Adam Kurniawan

Adam Kurniawan, memiliki kalimat sakti “Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya”. Aktif di WALHI sejak masih duduk di bangku kuliah hingga kini. Pada 2010 mendirikan Balang Institute di kampung halaman. Bersama Balang Institute Indonesia, Adam dan kawan-kawan mendorong insiatif masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam, serta memobilisasi sumberdaya untuk mendukung inisiatif yang tumbuh dari pengorganisasian masyarakat. Baginya, terus bergerak dan saling memperkuat adalah jalan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Semenjak aktif di Walhi Sulawesi Selatan, Adam menduduki posisi sebagai Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat pada tahun 2006-2009. Kala itu ia mendampingi petani Takalar yang sedang berkontra dengan PTPN XIV dan mendampingi kaum miskin kota di Makassar kala berurusan dengan mafia tanah. Tahun 2009-2010 Adam menjadi fasilitator Access-Ausaid dalam kerja-kerja penguatan kelembagaan 6 (enam) BUMDes di Kabupaten Bantaeng.

Pada 2010, Adam turut mendirikan Balang Institute dan ditunjuk menjadi Direktur hingga 2014. Sempat bekerja untuk ICRAF pada 2014-2016 dalam proyek AGFOR Sulawesi yang mendorong lahirnya Regulasi Imbal Jasa Lingkungan di Bantaeng dan Bulukumba. Tahun 2017-2020 Adam kembali ke Balang Institute dan mengembangkan beragam inovasi berorientasi pada penggunaan lahan dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengakses sumber pendanaan alternatif. Kini, Adam mendapat mandat untuk menduduki posisi di Dewan Eksekutif Nasional Walhi sejak tahun 2021.

Sejak 2007, banyak hal yang sudah dilakukan Adam, terutama di bidang advokasi lingkungan. Pada 2007-2009 Adam mendampingi pembentukan dan penguatan Serikat Tani Polombangkeng dan Persatuan Rakyat Kassi-kassi (warga pemukiman kumuh di Makassar); ia juga memfasilitasi penguatan kelembagaan 6 (enam) BUMDes di Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng pada 2009-2010; pada 2010-2014 Adam mendampingi penguatan kelembagaan Pengelola Hutan Desa Labbo, Desa Pattaneteang, dan Desa Campaga hingga mampu menyusun Rencana Kelola Hutan Desa; menjadi Konsultan dalam Project AGFOR Sulawesi yang menghasilkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Jasa Lingkungan di Bantaeng dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Masyarakat Adat Kajang di Bulukumba dilakukannya pada rentang waktu 2014-2016; pada tahun 2017-2019 Adam mendamping penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi Akar Tani hingga dapat mengakses pinajamn modal dari BLU KLHK untuk menjalankan usaha produksi kopi.

Rival Gulam Ahmad

Dikenal dengan nama Rival Ahmad. Dia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2000 dan mengantongi ijazah Master of Law dari Melbourne Law School pada 2009. Keahlian utamanya teori dan metode sosio-legal, legislative drafting, dan pemikiran hukum. Minat risetnya pada isu keadilan ekologi, keadilan multispesies, keadilan sosial. antropologi legislasi, dan pendidikan hukum dan pembelajaran.

Rival menjadi peneliti hukum dan sosial sejak 1998 di PSHK, menjadi pengurus inti PSHK dari 1998-2007, sambil menjadi pengajar di FHUI pada 2002-2007. Kemudian mendirikan STH Indonesia Jentera dan menjadi Ketuanya dari 2011-2013. Pada 2013-2015 menjadi program officer di The Asia Foundation. Mendirikan SPASIA dan menjadi Direktur pada 2015-2018. Lantas menjadi Senior Coordinator di program Knowledge Sector Initiative – DFAT pada 2018-2019. Sempat menjadi Manajer Manajemen Pengetahuan di program Kelola Sendang – ZSL pada Maret-Desember 2019, dan bergabung dengan Yayasan Penabulu sebagai Deputi Direktur bidang Kemitraan Strategis dan Direktur Penabulu Research Institute (PRI) sejak Januari 2020 hingga sekarang. Selama 2015 hingga sekarang masih menjadi dosen tidak tetap di STHI Jentera.

Sejak 2001 menjadi trainer untuk legislative drafting dan advokasi kebijakan untuk anggota parlemen, pengurus partai politik, aktivis LSM, dosen, pegawai sektor swasta dan pemerintah, serta aktivis disabilitas dan perempuan. Sejak 2007 menjadi fasilitator untuk pertemuan-pertemuan strategis, perencanaan advokasi kebijakan, perencanaan organisasi dan program, dan monitoring dan evaluasi program untuk program pembangunan, LSM dan perguruan tinggi. Dari 2009 Menjadi trainer untuk penguatan kapasitas kemitraan strategis dan jaringan, penguatan kapasitas fasilitasi dan pelatihan, metode penelitian dan pendidikan hukum, penguatan pengelolaan sumber daya, dan manajemen pengetahuan untuk organisasi LSM, lembaga pemerintah dan organisasi seni dan budaya.

Rival sangat tertarik pada penguatan manusia dan organisasi sosial yang menggunakan pendekatan pemikiran sistem dan kompleksitas, riset sosial lintas dan transdisipliner, dan perspektif budaya dalam perencanaan dan pengelolaan program.

Sardi Winata

Sardi Winata, lahir dan tumbuh remaja di sebuah kampung kecil di Lombok Utara. Ia merupakan sosok yang humanis dan tak diam menunggu perubahan datang. Sardi selalu haus menjemput perubahan untuk segera hadir dan bertumbuh bersama perubahan itu. Atas dasar itu, maka ia menemukan pengabdian dirinya pada aktivitivisme yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Jiwa aktivismenya tumbuh sejak ia terlibat dalam kelompok studi-kelompok studi di lingkungan kampus. Latar belakang pendidikan sosial (red.sosiologi) meberikannya perspektif dan paradigma gerakan sosial yang kuat untuk melihat pranata sosial masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Persinggungannya dengan banyak komunitas melalui pedekatan pengorganisasian dan riset aksi partisipatoris telah memberikannya pembelajaran yang kuat bagaimana mendorong masyarakat sipil yang berdaya di Indonesia. Sardi menemukan jalur dan ruang yang tepat ketika mulai bergabung dengan Yayasan Gita Pertiwi pada 2011-2013, yang dilanjutkan bersama Yayasan Penabulu pada 2013 hingga kini. Selama hampir 10 tahun bersama Yayasan Penabulu, Sardi juga mengabdikan diri di Yayasan PEKA Indonesia sebagai Direktur Eksekutif periode 2016-2020 dan Manajer Institusi pada Proyek Kelola Sendang ZSL Indonesia pada 2018-2020.

Pengalaman bekerja bersama beberapa organisasi memperkuat keyakinan pada keahliannya dalam melakukan pengorganisasian masyarakat dan riset aksi melalui pendekatan partisiapatoris. Sardi mengembangkan kapasitas dalam pendekatan lobby dan advokasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada kelompok marjinal dan terpinggirkan. Dalam catatannya, pada tahun 2013-2015 turut menyusun “Visi Indonesia 2050” dan “Benefit Sharing FCPF Carbon Fund untuk Pendanaan Hijau di Kalimanatan Timur.” Bersama Yayasan Puter Indonesia, Sardi terlibat mengadvokasi lahirnya Peraturan Bupati tentang Batas Desa bagi 20 Desa di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Solok Selatan. Juga pada 2018-2020 ketika bergabung di ZSL Indonesia, Sardi adalah salah satu penyusun dokumen “Rencana Kolaboratif Pengelolaan Berkelanjutan Lanskap Sembilang-Dangku, Sumatera Selatan 2017-2030”.

Hal lain yang dirasa penting untuk dipaparkan, misalnya: perhatian/ketertarikan khusus, keberpihakan tertentu, atau bahkan keterbatasan yang dimiliki, dll.

Deden Ramadani

Deden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Sosiologi dan Magister Kesejahteraan Sosial. Deden memiliki inisiatif tinggi, selalu mencari peluang inovasi, dan adaptif terhadap perubahan.

Sejak 2021, Deden mendapat kepercayaan sebagai Research Manager di Penabulu Research Institute. Selain itu, ia juga berperan sebagai PMEL Specialist untuk Proyek ADAPTASI, yang merupakan kerjasama antara Yayasan Hivos dan Yayasan Penabulu.

Sudah lebih dari tujuh tahun Deden menggeluti riset di aneka ragam isu, mulai dari isu anak, perempuan, seni dan budaya, hingga isu perubahan iklim.

Deden memiliki ketertarikan tinggi pada seni dan budaya, serta perkembangan teknologi dan implikasinya kepada kehidupan manusia dan alam.

Adi Nugroho

Adi Nugroho, berlatar belakang akademik Teknik Lingkungan dan Studi Pembangunan dengan pengalaman yang sangat panjang di bidang lingkungan, penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Adi melakukan beberapa penelitian tentang lingkungan, pengelolaan hutan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi partisipatif seperti investigasi, penelitian tindakan, penelitian kebijakan, dan etnografi. Selain penelitian, Adi sangat lihai dalam memfasilitasi pelatihan, diskusi kelompok terfokus, dan lokakarya di tingkat masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Keterampilan dalam hal penelitian dan fasilitasi tersebut mendukung kemampuannya melakukan evaluasi di beberapa LSM.

Sejak 1995, Adi mulai aktif di berbagai jaringan baik lokal, nasional maupun internasional. 9 tahun di Yayasan Gita Pertiwi (1995-2004) menjadi awalannya berkiprah di beberapa LSM setelahnya. Tahun 2002-2004 Adi dipercaya sebagai Regional Executive Director WALHI, 2004-2012 sebagai Koordinator Komisi Konsultasi dan Kerjasama Manajemen Bencana di Yayasan Society for Health Education, Environment and Peace (SHEEP), 2012-2015 sebagai konsultan di Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), 2015-2019 sebagai Direktur pada Direktorat Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim di Yayasan Penabulu, serta 2019 sampai sekarang dipercaya sebagai Chief Grant Management di Yayasan Penabulu.

Beberapa pengalaman penting Adi Nugroho dalam beberapa tahun terakhir sebagai Chief Grant Management on Service Provider dalam program Small Grant Program in Indonesia bersama ASEAN Heritage Park, ASEAN Center for Biodiversity (ACB), dan Germany Development Bank (KfW). Adi juga terlibat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan menciptakan jaringan PRB melalui platform multi pemangku kepentingan bersama Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APAD) dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Sebagai evaluator, Adi pernah mengevaluasi Program Tanggung Jawab Sosial PT Newmont Nusa Tenggara pada 2015-2016. Tidak hanya di bidang lingkungan hidup, Adi Nugroho pernah didapuk sebagai Spesialis Rencana Mitigasi dan Pemantauan Lingkungan (EMMP) Delivering Expanded Resource for AIDS Programming (DERAP) pada tahun 2015.

Kelompok rentan pada sebuah kelompok menjadi keunikan khusus dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam dan manusia.

Akhmad Arief Fahmi

Akhmad Arief Fahmi, akrab disapa Arief, mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Arief tertarik pada banyak hal seperti sejarah, politik ekonomi, lingkungan hidup, filsafat, agama, walau tidak pernah mendalami salah satu diantaranya. Ia juga gandrung pada transformasi sosial dan narasi besar tentang hal-hal tersebut, tetapi selalu ingin membuktikan dan bergerak pada tingkatan yang dapat dijangkau oleh aksi nyata.

Arief adalah salah satu yang menginisiasi terbentuknya Lembaga Kajian, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat (LKPPM) Relung pada tahun 2000-an. Di sana, Arief menjadi Direktur untuk periode 2004-2017 dan masih setia mengabdi hingga saat ini. Ia pernah menjadi wartawan Bulletin AKAR yang diterbitkan Yayasan Arupa di tahun 1999-2001. Pasca bencana alam gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, Arief menjadi Tenaga Ahli Kehutanan FAO Indonesia. Dan sejak 2018 hingga kini Arief merupakan salah satu anggota Dewan Pengawas Yayasan SWARAOWA dan Yayasan Kutilang Indonesia.

Arief memiliki pengalaman panjang sebagai peneliti di Pusat Studi dan Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM pada tahun 2006-2017, di Small-Medium Enterprises Development Center UGM pada 2009-2014, dan pada rentang 2015-2017 di  Pusat Kajian Pembangunan Peternakan UGM. Lebih dari 20 tahun bergelut dalam advokasi lingkungan hidup, ada banyak karya yang dihasilkan Akhmad Arief Fahmi.

Tahun 2003-2005 bertanggung jawab pada peningkatan kapasitas agroforestry Petani Hutan Rakyat di Pegunungan Menoreh bersama LKPPM Relung; tahun 2004-2014 terlibat dalam program Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Jateng dan DI Yogyakarta dalam kerjasama LKPPM Relung dengan Toyota Eco-grant, dimana skema kerjasama tersebut diteruskan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta, hasilnya terjadi perubahan tutupan lahan pesisir Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, serta berkembangnya obyek wisata alam di sepanjang pesisir; turut menginisiasi pengembangan biogas pada peternak sapi perah di komplek Merapi-Merbabu bersama Yayasan Infront tahun 2008-2010; mendampingi pelaku wisata di 6 (enam) desa di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan tahun 2019-sekarang. Sebagai peneliti di beberapa Pusat Studi menghasilkan berbagai dokumen yang cukup banyak di bidang perencanaan pembangunan regional maupun pembangunan sektoral.

Arief berharap memiliki model komunitas, khususnya yang terkoneksi dengan pengelolaan kawasan hutan yang dapat menjadi model Pembangunan Berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial-budaya maupun lingkungan hidup.