F. Felicitas Sri Purwani

Sri Purwani berkecimpung di lemabag swadaya masyarakat sejak tahun 1998. Ani, demikian biasa disapa, mempunyai banyak pengalaman dalam penguatan kapasitas, pendampingan, fasilitasi, dan konsultansi bagi organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat, serta institusi dan lembaga pemerintahan. Mempunyai latar belakang sebagai aktivis pergerakan sosial dengan pendidikan filsafat dan ilmu pemerintahan, memberi dampak komprehensif  dalam setiap proses kerja-kerja pendampingan, konsultasi, penyusunan modul, maupun dokumentasi pembelajaran program.

Secara kelembagaan, Ani bergabung dengan Yayasan SATUNAMA pada 2004 hingga 2014 dan terlibat di beberapa program pemberdayaan masyarakat dan penguatan nilai kewargaan. Dalam waktu bersamaan, pada 2011-2013 Ani juga menjadi konsultan untuk Bank Dunia pada program Good Governance Program Java Recovery Fund di area DIY dan Jawa Tengah. Pada 2014 hingga kini, Ani bergabung bersama Yayasan Penabulu dengan beberapa program kerja yang bersinggungan dengan pemberdayaan desa dan isu GESI.

Selama 10 tahun bekerja di Yayasan SATUNAMA dengan fokus penguatan kapasitas pemerintah desa dan kabupaten, kelompok masyarakat  (perempuan dan pemuda), sektor ekonomi desa, advokasi kebijakan, serta Isu pluralisme dan gender.  Selama di Yayasan SATUNAMA, Ani pernah menyusun “Modul Dokumentasi Pembelajaran Program” bersama  Sungkonghoe University of Republic Korea dan “Modul Training of Facilitator bagi CSR Officer” untuk DSN Palm Oil. 

Sebagai salah satu konsultan program Bank Dunia, Ani terlibat dengan kerja-kerja program pemulihan pasca bencana erupsi Merapi di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Ia pun turut dalam beberapa survey yang diselenggarakan Lembaga Survey Meter pada medio 2017-2018. 

Bersama Yayasan Penabulu, Ani memiliki peran penting dalam kerja-kerja advokasi kebijakan dan hak anak, penguatan tata kelola pemerintahan desa,  penyusunan dokumentasi pembelajaran, dan penyusunan “Modul Pelatihan Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes” dan “Modul Traning of Facilitator untuk Pendamping Anak”. Saat ini, Ani menjadi penanggungjawab Yayasan Penabulu Cabang Yogyakarta.

Untuk menjadi sebuah organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat, maupun desa yang berdaya diperlukan rantai keterlibatan secara integratif dengan proses dan gerak bersama. Gerakan bersama yang dikelola secara sistemik melalui penguatan jaringan dan pengelolaan pengetahuan akan menghasilkan perubahan yang berkesinambungan melalui transformasi pembelajaran dan pertemanan lintas generasi.

Adam Kurniawan

Adam Kurniawan, memiliki kalimat sakti “Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya”. Aktif di WALHI sejak masih duduk di bangku kuliah hingga kini. Pada 2010 mendirikan Balang Institute di kampung halaman. Bersama Balang Institute Indonesia, Adam dan kawan-kawan mendorong insiatif masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam, serta memobilisasi sumberdaya untuk mendukung inisiatif yang tumbuh dari pengorganisasian masyarakat. Baginya, terus bergerak dan saling memperkuat adalah jalan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Semenjak aktif di Walhi Sulawesi Selatan, Adam menduduki posisi sebagai Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat pada tahun 2006-2009. Kala itu ia mendampingi petani Takalar yang sedang berkontra dengan PTPN XIV dan mendampingi kaum miskin kota di Makassar kala berurusan dengan mafia tanah. Tahun 2009-2010 Adam menjadi fasilitator Access-Ausaid dalam kerja-kerja penguatan kelembagaan 6 (enam) BUMDes di Kabupaten Bantaeng.

Pada 2010, Adam turut mendirikan Balang Institute dan ditunjuk menjadi Direktur hingga 2014. Sempat bekerja untuk ICRAF pada 2014-2016 dalam proyek AGFOR Sulawesi yang mendorong lahirnya Regulasi Imbal Jasa Lingkungan di Bantaeng dan Bulukumba. Tahun 2017-2020 Adam kembali ke Balang Institute dan mengembangkan beragam inovasi berorientasi pada penggunaan lahan dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengakses sumber pendanaan alternatif. Kini, Adam mendapat mandat untuk menduduki posisi di Dewan Eksekutif Nasional Walhi sejak tahun 2021.

Sejak 2007, banyak hal yang sudah dilakukan Adam, terutama di bidang advokasi lingkungan. Pada 2007-2009 Adam mendampingi pembentukan dan penguatan Serikat Tani Polombangkeng dan Persatuan Rakyat Kassi-kassi (warga pemukiman kumuh di Makassar); ia juga memfasilitasi penguatan kelembagaan 6 (enam) BUMDes di Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng pada 2009-2010; pada 2010-2014 Adam mendampingi penguatan kelembagaan Pengelola Hutan Desa Labbo, Desa Pattaneteang, dan Desa Campaga hingga mampu menyusun Rencana Kelola Hutan Desa; menjadi Konsultan dalam Project AGFOR Sulawesi yang menghasilkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Jasa Lingkungan di Bantaeng dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Masyarakat Adat Kajang di Bulukumba dilakukannya pada rentang waktu 2014-2016; pada tahun 2017-2019 Adam mendamping penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi Akar Tani hingga dapat mengakses pinajamn modal dari BLU KLHK untuk menjalankan usaha produksi kopi.

Gregorius Sahdan

Gregorius Sahdan, yang lebih populer dengan nama Goris Sahdan, menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dan S2 di Program Studi Ilmu Politik FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Saat ini Goris sedang menempuh S3 di Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Sebagai aktivis ‘98, Goris sering terlibat dalam demo kepada Pemerintah Orde Baru. Goris sehari-hari bekerja sebagai staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan menjadi Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Periode 2015- 2019 dan 2020 hingga sekarang. Selain dosen, Goris juga aktif di Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) sebagai Sekjen periode 2016-2021.

Sebagai aktivis era Orde Baru, Goris aktif di berbagai organisasi. Pada 1999 hingga 2001 Goris merupakan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Yogyakarta. Tahun 2006 atas dukungan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Goris mendirikan The Indonesian Power of Democracy (IPD). Atas keahliannya di bidang demokrasi, Goris pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi II DPR RI pada tahun 2011-2014. Sempat menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian MPR RI pada tahun 2018. Dan sejak tahun 2020 Goris masuk dalam jajaran Pengurus Pusat PMKRI sebagai Wakil Sekjen Bidang Otonomi Daerah, Pembangunan Desa dan Perbatasan.

Sebagai dosen, Goris Sahdan juga aktif dalam kegiatan di luar kampus. Tentu dengan isu yang tidak jauh dari hal yang menjadi concern-nya, politik dan demokrasi. Bersama The Indonesian Power for Democracy (IPD) yang ia dirikan, Goris aktif menulis buah pikirannya di berbagai media nasional (Kompas, Media Indonesia, dan Suara Pembaruan) dan berbagai Jurnal ilmiah.

Tahun 2018, Goris menulis buku berjudul “Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas” yang diterbitkan IPD bersama Badan Pengkajian MPR RI. Buku lain yang ia tulis antara lain Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia; Pilkada dan Kemiskinan di NTT; Petani Buntung di Negeri Sawitl Desa Kuat Negara Berdaulat; Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019; Oligarki dan Klientelisme dalam Pikada Serentak.

Goris Sahdan berupaya memberikan energi dan pikirannya untuk membela desa dengan pengetahuan dan keterampilan, mengkritik praktik berdesa  dengan demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, serta memperkuat desa dengan kemandirian ekonomi dan pengembangan potensi.

Rado Puji Santoso

Rado, lahir dan dibesarkan di lingkungan desa yang memiliki potensi besar di pertanian. Hal inilah yang melatarbelakanginya untuk belajar dan mendalami dunia pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008.

Semenjak lulus perguruan tinggi, Rado terlibat aktif dalam beberapa organisasi untuk mengasah dan mengembangkan dirinya, diantaranya di Klinik Tanaman IPB sebagai Asisten Riset Laboratorium dan Lapangan pada 2013 – 2014; pada 2014 menjadi anggota riset aksi di Gerakan Petani Nusantara; dan sejak tahun 2014 hingga kini Rado bergabung di Yayasan Penabulu dalam beragam riset dan proyek berbasis konservasi lingkungan hidup.

Dalam pengalaman bersama beberapa organisasi, Rado juga terlibat di beberapa kerja konsultasi dan penyusunan kajian antara lain Kajian Rantai Nilai Rencana Bisnis Lima Komoditas (2015) dengan dukungan ICCO; Kajian Rantai Nilai dan Rencana Bisnis Koperasi Kakao Lhok Sukon dan Kandang Belajar Sapi Rakyat Bojonegoro (2016) dengan dukungan Exxon Mobile; Kajian Rantai Nilai dan Rencana Bisnis Koperasi Kakao di Mahakam Ulu (2016) dengan dukungan WWF; Kajian Rantai Nilai dan Rencana Bisnis Mbilim Kayam di Sorong (2016) dengan dukungan CI Indonesia; Kajian Community Livelohood Apparaisal and Product Scanning (CLAPS) HHBK di Berau (2017) dalam Proyek TFCA Kalimantan; Modul dan Hasil Rapid Assessment Market Paska Bencana Gempa dan Tsunami Palu (2019) dengan dukungan ICCO dan Kerk in Actie; Desk Research CSPO Indonesia (2019) dan Guideline Investment Opportunities of The Private Sector on The Sustainable Food System in Indonesia (2019) dengan dukungan IBCSD; Assessment of Agriculture Livelihood in Southwest Sumba (2020) dengan dukungan WLF; SOP Penanganan Pasca Panen Lada, Pala, dan Kayu Manis bersama Ditjenbun Kementan (2020) dengan dukungan ICCO; dan Kajian Potensi dan Kelayakan Usaha Perkebunan dan Perikanan di Pulau Maluku dan Papua (2021) dengan dukungan EcoNusa.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tetap menjadi hal yang menarik bagi Rado dan akan terus digali. Ia ingin menemukan dan membangun komunitas yang mampu mengelola sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan paling ideal.

Sardi Winata

Sardi Winata, lahir dan tumbuh remaja di sebuah kampung kecil di Lombok Utara. Ia merupakan sosok yang humanis dan tak diam menunggu perubahan datang. Sardi selalu haus menjemput perubahan untuk segera hadir dan bertumbuh bersama perubahan itu. Atas dasar itu, maka ia menemukan pengabdian dirinya pada aktivitivisme yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Jiwa aktivismenya tumbuh sejak ia terlibat dalam kelompok studi-kelompok studi di lingkungan kampus. Latar belakang pendidikan sosial (red.sosiologi) meberikannya perspektif dan paradigma gerakan sosial yang kuat untuk melihat pranata sosial masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Persinggungannya dengan banyak komunitas melalui pedekatan pengorganisasian dan riset aksi partisipatoris telah memberikannya pembelajaran yang kuat bagaimana mendorong masyarakat sipil yang berdaya di Indonesia. Sardi menemukan jalur dan ruang yang tepat ketika mulai bergabung dengan Yayasan Gita Pertiwi pada 2011-2013, yang dilanjutkan bersama Yayasan Penabulu pada 2013 hingga kini. Selama hampir 10 tahun bersama Yayasan Penabulu, Sardi juga mengabdikan diri di Yayasan PEKA Indonesia sebagai Direktur Eksekutif periode 2016-2020 dan Manajer Institusi pada Proyek Kelola Sendang ZSL Indonesia pada 2018-2020.

Pengalaman bekerja bersama beberapa organisasi memperkuat keyakinan pada keahliannya dalam melakukan pengorganisasian masyarakat dan riset aksi melalui pendekatan partisiapatoris. Sardi mengembangkan kapasitas dalam pendekatan lobby dan advokasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada kelompok marjinal dan terpinggirkan. Dalam catatannya, pada tahun 2013-2015 turut menyusun “Visi Indonesia 2050” dan “Benefit Sharing FCPF Carbon Fund untuk Pendanaan Hijau di Kalimanatan Timur.” Bersama Yayasan Puter Indonesia, Sardi terlibat mengadvokasi lahirnya Peraturan Bupati tentang Batas Desa bagi 20 Desa di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Solok Selatan. Juga pada 2018-2020 ketika bergabung di ZSL Indonesia, Sardi adalah salah satu penyusun dokumen “Rencana Kolaboratif Pengelolaan Berkelanjutan Lanskap Sembilang-Dangku, Sumatera Selatan 2017-2030”.

Hal lain yang dirasa penting untuk dipaparkan, misalnya: perhatian/ketertarikan khusus, keberpihakan tertentu, atau bahkan keterbatasan yang dimiliki, dll.

Frans Toegimin

Frans Toegimin, berbakti pada negeri sejak tahun 1975. Bukan waktu yang singkat, namun bekerja dalam pelayanan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat sudah menjadi pilihan hidup. Saat bekerja di Lampung (1975 – 1980) banyak tawaran untuk menjadi aparatur negara yang kala itu jadi idaman banyak orang, tapi Frans tegas menolak dan menyebut jiwanya tak cocok berada disana.

Lebih dari 45 tahun Frans Toegimin berkecimpung di LSM. Memulai perjalanan menjadi pegiat LSM pada tahun 1975 di Lembaga Karya Bhakti dan Lembaga Dana Atmaja hingga tahun 1980. Kemudian tahun 1980 hingga 1985  dipercaya sebagai Pembina Wilayah Madiun oleh Bina Swadaya. Selepas itu, bergabung di Bank Dunia sebagai Konsultan Program Sanitasi Perkotaan selama 12 tahun, sejak 1985 hingga 1997. Frans bergabung dengan Yayasan SATUNAMA pada 1997 sebagai Staf Senior hingga pensiun tahun 2011 sebagai Direktur Eksekutif.

Walaupun sudah pensiun dari Yayasan SATUNAMA, dalam beberapa waktu Frans masih aktif dalam struktur kepengurusan. Terakhir, Frans dipercaya sebagai Kepala Departemen Rumah Pembelajaraan Kesehatan Jiwa milik Yayasan SATUNAMA. Kini, Frans masih aktif sebagai Konsultan Lepas untuk Monitoring dan Evaluasi.

Hampir 50 tahun berkecimpung sebagai pegiat LSM, menjadikan Frans Toegimin sangat kaya pengalaman. Pada 1987, sebagai Koordinator Program Pengembangan LSM di tujuh provinsi, Frans yang pertama kali menghasilkan konsep pengembangan LSM.

Ketika bersama Bank Dunia, pada 1992 hingga 1996 ia mengembangkan “Kampung Improvement Project” di Jakarta yang menghasilkan konsep pengembangan kampung di perkotaan. Dan selama 20 tahun sejak 1999, Frans banyak melakukan fasilitasi perencanaan strategis untuk LSM dan lembaga pemerintahan. Sebagai salah satu ahli monitoring dan evaluasi, Frans banyak melakukan evaluasi organisasi dan evaluasi proyek sejak 1998 hingga kini.

Menurutnya, peran dan fungsi OMS (termasuk LSM) di Indonesia sangat penting. Untuk itu program penguatan OMS sangat penting agar selalu dapat  berperan secara akuntabel sebagai salah satu pilar penting dalam suatu negara.

Adi Nugroho

Adi Nugroho, berlatar belakang akademik Teknik Lingkungan dan Studi Pembangunan dengan pengalaman yang sangat panjang di bidang lingkungan, penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Adi melakukan beberapa penelitian tentang lingkungan, pengelolaan hutan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi partisipatif seperti investigasi, penelitian tindakan, penelitian kebijakan, dan etnografi. Selain penelitian, Adi sangat lihai dalam memfasilitasi pelatihan, diskusi kelompok terfokus, dan lokakarya di tingkat masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Keterampilan dalam hal penelitian dan fasilitasi tersebut mendukung kemampuannya melakukan evaluasi di beberapa LSM.

Sejak 1995, Adi mulai aktif di berbagai jaringan baik lokal, nasional maupun internasional. 9 tahun di Yayasan Gita Pertiwi (1995-2004) menjadi awalannya berkiprah di beberapa LSM setelahnya. Tahun 2002-2004 Adi dipercaya sebagai Regional Executive Director WALHI, 2004-2012 sebagai Koordinator Komisi Konsultasi dan Kerjasama Manajemen Bencana di Yayasan Society for Health Education, Environment and Peace (SHEEP), 2012-2015 sebagai konsultan di Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), 2015-2019 sebagai Direktur pada Direktorat Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim di Yayasan Penabulu, serta 2019 sampai sekarang dipercaya sebagai Chief Grant Management di Yayasan Penabulu.

Beberapa pengalaman penting Adi Nugroho dalam beberapa tahun terakhir sebagai Chief Grant Management on Service Provider dalam program Small Grant Program in Indonesia bersama ASEAN Heritage Park, ASEAN Center for Biodiversity (ACB), dan Germany Development Bank (KfW). Adi juga terlibat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan menciptakan jaringan PRB melalui platform multi pemangku kepentingan bersama Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APAD) dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Sebagai evaluator, Adi pernah mengevaluasi Program Tanggung Jawab Sosial PT Newmont Nusa Tenggara pada 2015-2016. Tidak hanya di bidang lingkungan hidup, Adi Nugroho pernah didapuk sebagai Spesialis Rencana Mitigasi dan Pemantauan Lingkungan (EMMP) Delivering Expanded Resource for AIDS Programming (DERAP) pada tahun 2015.

Kelompok rentan pada sebuah kelompok menjadi keunikan khusus dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam dan manusia.

Budi Susilo

Berlatar belakang pendidikan bidang filsafat, dalam lebih dari 25 tahun, Budi Susilo bekerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, baik yang berbasis komunitas maupun agama/kepercayaan. Kerja-kerja bersama komunitas/masyarakat dikembangkan sebagai gerakan penghormatan pada nilai dan budaya untuk memperkuat partisipasi dan kolaborasi antara masyarakat/komunitas, pemerintah dan perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kehidupan yang layak di masa depan.  Pada saat yang sama, Budi, begitu biasa dipanggil, secara otodidak mempelajari manajemen pengelolaan organisasi untuk memperkuat posisi organisasi komunitas dan masyarakat sipil dalam pembangunan di Indonesia.

Kepeduliannya terhadap isu-isu kemasyarakatan secara terlembaga diawali pada tahun 1995 sebagai Pekerja Sosial di Komisi Sosial dan Ekonomi Keuskupan Surabaya dan melakukan karya sosial dari Suster Carolus Boormeus di Yogyakarta. Semenjak 1999 hingga saat ini Budi Susilo adalah fasilitator dan evaluator yang concern dalam  pengembangan kurikulumPendidikan Demokrasi Populer dan Pengembangan Organisasi. Pada periode 2011-2014 Budi merupakan Direktur Eksekutif Yayasan SATUNAMA. Selepasnya, pada 2014 sampai sekarang Budi mengemban amanah sebagai Kepala Direktorat Implementasi dan Jaringan di Yayasan Penabulu.

Pengalaman panjang dalam pelayanan sosial Budi Susilo di dunia aktivisme, tak terhitung jumlahnya. Dalam 8 tahun terakhir, Budi terlibat di beberapa proyek konsultansi antara lain pada tahun 2014 menjadi Konsultan dalam penyusunan Perencanaan Strategis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Periode 2015 – 2019; pada tahun menjadi Konsultan PT Exxon Mobil Cepu untuk proyek Institutional Development and Strategic Planning bagi Yayasan Bimantari; pada tahun 2017 menjadi Konsultan dalam penyusunan Perencanaan Strategis Perkumpulan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) Periode 2017-2019; pada tahun 2018 menjadi Organizational Development Specialist Consultant of Assessment and Program Review bagi Yayasan Badak Indonesia (YABI); pada 2018-2019 menjadi Konsultan untuk Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Strategis Cakra Wikara Indonesia (CWI) Periode 2019-2021; dan pada tahun 2020 menjadi Konsultan untuk Review Organisasi dan Perencanaan Strategis Periode Perkumpulan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) Periode 2020-2022.

Sementara itu, dalam manajemen program saat ini Budi menjadi bagian dari Management Advisory Team TBC Program for PR Consortium Community Penabulu-STPI 2021-2023. Dalam program ini Budi bersama timnya memberikan pertimbangan strategis implementasi program eliminasi TBC kepada PR Konsorsium Penabulu-STPI yang bekerja di 30 provinsi (190 kabupaten/kota).

Budi Susilo memiliki kepedulian yang besar untuk memperkuat peran dan fungsi organisasi (masyarakat sipil), baik secara internal maupun eksternal. Harapannya, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi mitra penting dalam pembangunan di daerah yang berbasis nilai. Impiannya adalah para aktivis sosial mampu memperkuat jaringan kerja sama organisasi dalam pengembangan sumber daya, pengetahuan, dan data sebagai model advokasi modern.

Akhmad Arief Fahmi

Akhmad Arief Fahmi, akrab disapa Arief, mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Arief tertarik pada banyak hal seperti sejarah, politik ekonomi, lingkungan hidup, filsafat, agama, walau tidak pernah mendalami salah satu diantaranya. Ia juga gandrung pada transformasi sosial dan narasi besar tentang hal-hal tersebut, tetapi selalu ingin membuktikan dan bergerak pada tingkatan yang dapat dijangkau oleh aksi nyata.

Arief adalah salah satu yang menginisiasi terbentuknya Lembaga Kajian, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat (LKPPM) Relung pada tahun 2000-an. Di sana, Arief menjadi Direktur untuk periode 2004-2017 dan masih setia mengabdi hingga saat ini. Ia pernah menjadi wartawan Bulletin AKAR yang diterbitkan Yayasan Arupa di tahun 1999-2001. Pasca bencana alam gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, Arief menjadi Tenaga Ahli Kehutanan FAO Indonesia. Dan sejak 2018 hingga kini Arief merupakan salah satu anggota Dewan Pengawas Yayasan SWARAOWA dan Yayasan Kutilang Indonesia.

Arief memiliki pengalaman panjang sebagai peneliti di Pusat Studi dan Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM pada tahun 2006-2017, di Small-Medium Enterprises Development Center UGM pada 2009-2014, dan pada rentang 2015-2017 di  Pusat Kajian Pembangunan Peternakan UGM. Lebih dari 20 tahun bergelut dalam advokasi lingkungan hidup, ada banyak karya yang dihasilkan Akhmad Arief Fahmi.

Tahun 2003-2005 bertanggung jawab pada peningkatan kapasitas agroforestry Petani Hutan Rakyat di Pegunungan Menoreh bersama LKPPM Relung; tahun 2004-2014 terlibat dalam program Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Jateng dan DI Yogyakarta dalam kerjasama LKPPM Relung dengan Toyota Eco-grant, dimana skema kerjasama tersebut diteruskan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta, hasilnya terjadi perubahan tutupan lahan pesisir Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, serta berkembangnya obyek wisata alam di sepanjang pesisir; turut menginisiasi pengembangan biogas pada peternak sapi perah di komplek Merapi-Merbabu bersama Yayasan Infront tahun 2008-2010; mendampingi pelaku wisata di 6 (enam) desa di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan tahun 2019-sekarang. Sebagai peneliti di beberapa Pusat Studi menghasilkan berbagai dokumen yang cukup banyak di bidang perencanaan pembangunan regional maupun pembangunan sektoral.

Arief berharap memiliki model komunitas, khususnya yang terkoneksi dengan pengelolaan kawasan hutan yang dapat menjadi model Pembangunan Berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial-budaya maupun lingkungan hidup.

Yudistira Soeherman

Yudistira Soeherman sudah 7 tahun berkecimpung di dunia kajian dan riset. Memiliki atar belakang akademis Sosial Ekonomi Peternakan dan Ekonomi Pembangunan, yang membawanya fokus pada isu pembangunan regional, terutama pembangunan ekonomi yang secara inklusif bersinggungan dengan aspek lingkungan, pertanian, kehutanan, dan pangan dalam mencapai Sustainable Development Goal’s. Yudis memiliki karakter open mind dan selalu tertantang untuk belajar hal baru, membuat dia memperkaya kompetensinya ke ranah ekonomi digital.

Yudis yang menekuni hobi melakukan riset memperoleh ruang ketika mendapat kesempatan bergabung di Pusat Kajian Pembangunan Peternakan pada tahun 2015. Di sana ia mendalami berbagai metode riset, menyusun perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi secara makro, meliputi pembangunan regional yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pada tahun 2018 bergabung dengan Yayasan Penabulu, yang kemudian menguatkan diri pada kompetensi pembangunan ekonomi secara mikro meliputi rantai pasok komoditas, mata pencaharian masyarakat dan bisnis komunitas.

Mulai tahun 2019 hingga kini, Yudis menjadi bagian penting Perkumpulan Desa Lestari sebagai Spesialis Riset, Data, dan Informasi Desa. Bersama Perkumpulan Desa Lestari, ia terus mendalami isu pembangunan ekonomi regional berbasis desa. Mengacu amanat UU Desa, Yudis bersama Perkumpulan Desa Lestari mendorong kemandirian desa tidak hanya pada aspek tata kelola pemerintahannya saja, melainkan juga mempersiapkan desa untuk segera mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan. Upaya ini dapat terwujud melalui optimalisasi potensi sumber daya desa guna kesejahteraan masyarakat.

Bersama tiga lembaga yang pernah menaunginya, Yudis menyusun banyak riset dan kajian tentang pembangunan ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, baik telah masuk dalam publikasi internasional, nasional maupun sebagai dokumen acuan kebijakan maupun implementasi program. Beberapa diantaranya adalah menyusun Masterplan Sembilang Dangku dengan Lanskap dan Manajemen Kemitraan pada tahun 2018 dalam skema proyek KELOLA SENDANG bersama ZSL Indonesia; menjadi anggota penyusun “Investment Opportunities of The Private Sector on The Sustainable Food System in Indonesia” bersama IBCSD pada 2019; melakukan asesmen dan memfasilitasi peningkatan kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 – 2021 dalam kerjasama Perkumpulan Desa Lestari dan Djarum Foundation; melakukan evaluasi program kerjasama antara Yayasan IDRAP dengan BfDW pada 2019; mendesain platform Data Komoditas Terpadu (DAKOTA) pada proyek Civic Engagement Alliance tahun 2019-2020; di tahun 2021 menjadi asesor dalam Pemetaan Potensi Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya bersama Yayasan ASRI; mengembangkan aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) dalam skema proyek RESBOUND di tahun 2021; menyusun “Baseline Research Adaptasi Perubahan Iklim” dalam kerja bersama Koalisi ADAPTASI pada tahun 2022; bersama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, pada tahun 2022, menyusun “Pedoman Sistem Pemanenan Kayu Manis Ramah Lingkungan di Seksi Pengelolaan TN Wilayah I Kerinci”.

Pada kesempatan yang lain, Yudis cukup sering memberikan kuliah umum tentang Pembangunan Ekonomi Regional di Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Keterlibatan di dunia akademis, menjadikannya mendapatkan kesempatan untuk melakukan diskusi intelektual dengan dosen dan mahasiswa.

Melalui kiprah dan pengalamannya, kapasitas Yudis tentang pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam bertambah serta berkembang. Kemampuan fasilitasi, analisis, lobi, advokasi, riset, dan kolaborasi pun semakin kuat. Baginya,pembangunan ekonomi di Indonesia tidak akan lepas pada aspek pengelolaan sumber daya alam. Maka dalam strategi pembangunan harus sangat memperhatikan banyak aspek secara inklusif dan bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan kehidupan di masa akan datang.