Triwahyuni Suci Wulandari memiliki latar belakang akademis ilmu hukum yang membuatnya tertarik untuk terjun di dunia advokasi. Suci sudah lebih dari 12 tahun aktif di dunia advokasi kebijakan publik untuk pemenuhan hak dasar (ekonomi, sosial, budaya) dan hak sipil politik warga masyarakat khususnya kelompok rentan dan marginal. Suci memiliki pemikiran yang terbuka, ramah dan senang belajar hal baru untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Saat ini, dia sedang memperkaya kompetensinya terkait isu green budgeting dan keuangan digital inklusive perempuan.
Pengalaman advokasi diperoleh Suci pertama kali ketika bergabung dengan Yayasan Lestari Indonesia (YLI) pada akhir tahun 2003. Di Lestari Indonesia, dia mendalami berbagai metode advokasi, riset dan kajian serta menyusun perencanaan program pengembangan sumber daya kehutanan dan pemberdayaan petani hutan. Posisi terakhir yang diampu oleh Suci adalah Manager Advokasi. Suci juga mulai bergabung dengan IDEA Yogyakarta sejak tahun 2007 dan mulai saat itu, dia fokus menekuni isu patisipasi, transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. 12 tahun bergabung di IDEA dengan posisi terakhir Direktur Program menjadikan Suci memiliki kompetensi dalam pengelolaan managemen kelembagaan dan program serta pengelolaan pengetahuan terkait isu kebijakan publik, proses perencanaan penganggaran dengan berbagai perspektif (gender, PRB, hak EKOSOB, pro poor, green budgeting), monitoring partisipatif dan advokasi kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal. Selain itu, dia juga mendalami isu pembangunan desa mengacu pada mandat UU Desa. Mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui proses perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel berbasis data desa menjadi satu keharusan.
Selama bergiat dengan kedua lembaga yang menaunginya, Suci telah menyusun banyak kajian terkait dengan kebijakan publik, analisis anggaran daerah dan desa dengan beragam perspektif (gender, kemiskinan, PRB, hak Ekosob), menyusun dokumen kebijakan daerah dan desa (RPJMD, SPKD, RAD PD, RPJM Desa), serta melakukan asistensi kepada pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Ia telah bekerjasama dengan banyak pihak dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan serta organisasi masyarakat sipil tentang perencanaan penganggaran melalui serial “Sinau Anggaran”.
Tahun 2009 – 2018, melakukan asistensi kepada TKPKD DIY dan Jateng dalam percepatan pengentasan kemiskinan dengan menjadi Koordinator Daerah (Korda) dalam program SAPA (Strategic Alliance for Poverty Alleviation) kerjasama antara KKIPK – Ford Foundation dan KemenkoPMK. Pada tahun 2018 – 2020 menjadi konsultan advokasi data BDT/DTKS Program PEDULI Pusat Rehabilitasi Yakkum – TAF. Melalui program ini, Suci melakukan advokasi data kelompok rentan dan marginal mitra program Peduli (Difabel, Penghayat Kepercayaan, Anak yang dilacurkan, Transpuan, Masyarakat adat dan Remaja rentan) untuk masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos. Dia juga menyusun policy brief untuk mendorong tim data TNP2K melakukan perbaikan mekanisme pengelolaan BDT/DTKS agar lebih inklusif. Pada 2020 – 2021 melakukan riset tentang kebijakan fiskal untuk Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) mainstreaming gender, inklusi sosial dan ekologis juga sempat menjadi konsultan di Bappenas untuk penyusunan VNR SDG’s Goal 1 : No Poverty (Perspektif Disabilitas). Di tahun 2022 juga ia menjadi konsultan penyusunan Perbub RAD kesehatan jiwa di Kabupaten Kulon Progo. Dia melakukan asistensi kepada TPKJM Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun RAD Kesehatan Jiwa bekerjasama dengan Pusat Rehabilitasi Yakkum, Dinas Kesehatan Kulon Progo dan CBM.
Dari rekam jejaknya selama ini Suci memiliki ketertarikan pada beberapa bidang di sini termasuk manajemen, penulisan, pelatihan, advokasi anggaran daerah, jaringan kelompok warga, hubungan multi-stakeholder, analisis/penelitian, kampanye, isu kemiskinan dan inklusi sosial, isu kelompok marginal dan rentan, isu gender, kebijakan publik, fasilitasi advokasi anggaran, perencanaan dan penganggaran, penelitian sosial, pengembangan modul, pengembangan kurikulum pelatihan dan legal drafting.