Haris A. Ch. Oematan

Haris adalah seorang individu yang luar biasa, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pengembangan komunitas dan advokasi untuk isu-isu sosial yang relevan. Sejak masa kuliahnya di Universitas Nusa Cendana Kupang, Haris telah aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, menunjukkan sifat rendah hati, integritas, dan keterbukaan terhadap perbedaan.

Sebagai seorang yang proaktif dan mudah beradaptasi, Haris telah berhasil memimpin berbagai proyek dan organisasi selama bertahun-tahun. Dalam perannya sebagai Direktur CIS Timor, Haris telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola tim dan mengkoordinasikan berbagai inisiatif, termasuk menjadi koordinator dalam berbagai aliansi dan jaringan kerja.

Pengalaman Haris dalam berbagai forum dan komunitas, termasuk sebagai penasihat dalam pengurangan risiko bencana, menunjukkan keahliannya dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Haris juga telah terlibat dalam pengembangan program-program untuk berbagai organisasi, menunjukkan komitmenya terhadap pemberdayaan dan inklusi sosial.

Meskipun memiliki keterbatasan dalam percaya diri untuk mengembangkan layanan jasa, Haris tetap menunjukkan kemampuannya dalam membangun relasi dan berkontribusi dalam berbagai kampanye dan advokasi. Dengan dedikasi dan komitmennya terhadap isu-isu sosial, Haris terus menjadi sosok yang inspiratif dan berpengaruh dalam memajukan masyarakat lokalnya.

Ali Akbar

Menurut Ali Akbar, Jika kita diam, maka mereka akan semakin yakin bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar.”  Prinsip yang membuat lulusan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu ini selalu bersikap tegas bahkan ngotot, menolak segala bentuk ketidakadilan; utamanya yang berurusan dengan tata kelola sumber daya alam. Konsistensi inilah yang membuatnya acapkali memimpin aksi berbasis akar rumput dan komunitas, serta mengorganisir jejaring regional dan nasional untuk menyuarakan gerakan energi bersih di Indonesia. 

Bergabung di WALHI Bengkulu pada tahun 2002, Ali Akbar menjabat sebagai Direktur Eksekutif di periode 2004 s/d 2009. Di masa kepemimpinannya, WALHI Bengkulu berhasil menyelamatkan beberapa sumber penghidupan rakyat dari ancaman industri ekstraktif, mengembalikan tanah rakyat yang dirampas oleh PT Saptasentosa jaya Abadi, menghentikan tambang pasir di pantai teluk Sepang Kota Bengkulu, serta menghentikan rencana pertambangan batubara di bukit kambing kepahyang, poin terpenting dalam kerja-kerja kampanye dan advokasi selama di WALHI Bengkulu adalah adanya komunitas hijau rakyat bengkulu, gabungan dari berbagai Organisasi Rakyat ini merupakan dasar dalam membangun gerakan bersama dalam menyelamatkan sumber penghidupan. Selepas masa jabatannya, Ali Akbar masih membersamai WALHI Bengkulu sebagai Ketua Dewan Daerah hingga tahun 2012. 

Di tahun 2009 Ali Akbar menjadi bagian dari Eksekutif Nasional WALHI manager pendidikan dan kaderisasi dengan tanggung jawab untuk membangun media pendidikan bagi organisasi rakyat di Indonesia. Posisi terakhirnya di Eksekutif Nasional WALHI adalah Kepala Departemen Mobilisasi Sumber Daya. 2016 adalah tahun Ali Akbar kembali ke Kanopi Hijau Indonesia di Bengkulu sebagai Ketua Badan Eksekutif. Dari sejak menjabat hingga saat ini, Ali Akbar dan Kanopi Hijau Indonesia terus menjadi teman komunitas untuk menyelamatkan penghidupan rakyat. Selain di tiga organisasi tersebut, Ali Akbar juga terlibat dalam beragam konsorsium dan jaringan sebagai koordinator program seperti AKAR Network (2018- sekarang) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (2018-2020). Dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Koordinator Konsorsium Sumatera untuk Energi Bersih.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Ali Akbar sejak tahun 2004 utamanya di bidang kampanye dan advokasi lingkungan. Pada 2006 hingga 2008, Dia mendampingi AKAR Network dalam pengembangan dan penyusunan program jaringan. Kesenangannya berbagi pengetahuan dan pengalaman membuatnya tak segan mengawal berbagai pelatihan sejak 2009 seperti; resolusi konflik, monitoring pencapaian program kampanye dan advokasi dampak perubahan iklim, pelatihan pengorganisasian rakyat, penyusunan program dan lain sebagainya. Dan sejak 2016 hingga saat ini, Ali Akbar masih memberikan layanan bagi 17 OMS anggota Konsorsium Sumatera dalam menyusun dan mengimplementasikan program Transisi Energi Bersih di Sumatera.

Zubaidah Djohar

Zubaidah Djohar adalah sosok luar biasa yang telah berdedikasi selama dua dekade terakhir telah mengorganisir, memfasilitasi, mendampingi, melakukan penelitian, pengembangan kapasitas, desain, monitoring-evaluasi, analisis kebijakan, advokasi, pelibatan pemangku kepentingan, penguatan masyarakat adat dan kelompok rentan dengan tema-tema: pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pengembangan kaum muda, inklusi gender dan sosial, kepemimpinan, pembangunan perdamaian, resolusi konflik, pemberdayaan ekonomi, mata pencaharian, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur, pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perencanaan strategis, pengembangan masyarakat dan organisasi. Zubaidah juga telah menulis artikel di buku, jurnal dan media massa. Banyak terlibat dalam transformasi budaya dalam masyarakat melalui integrasi kesetaraan, hak asasi manusia, anti kekerasan dan diskriminasi serta etika politik.

Zubaidah, sampai saat ini telah mengorganisasikan dan menyelenggarakan berbagai workshop, pelatihan, riset, serta program monitoring-evaluasi.. Pada bulan April 2014, ia bertindak sebagai guest lecturer tentang “Korupsi dan Pembangunan” di Departemen Indonesian Studies, University of Sydney. Pada tahun 2016, ia menjadi fasilitator workshop di proyek SIAP1-LAPOR-SP4N, yang merupakan sebuah perusahaan Tetra Tech-USAID, dan  menjadi Gender, Social Inclusion, dan Livelihood Specialist di Program CBNRM Yayasan KEHATI-MCAI pada tahun 2015- 2017.  Pada tahun 2015 hingga saat ini, ia menjadi tim inti dalam program pengembangan kapasitas oleh Helsinki University di Proyek Scraps of Hope.

Zubaidah juga menjadi seorang konsultan dan analis kebijakan untuk draf regulasi AUSAID. Pada tahun 2007 hingga 2015, ia menjadi fasilitator workshop dan fellow researcher di The Aceh Institute. Zubaidah memiliki cukup banyak pengalaman menjadi konsultan baik menjadi konsultan riset, pelatihan, konsultan workshop dan  hingga saat ini ia menjadi Project Manager Air dan Sanitasi di Palu Sulawesi Tenggara dalam proyek ADB.

Selama 20 tahun terakhir, Zubaidah Djohar telah terlibat aktif dalam berbagai proyek yang meliputi penguatan kapasitas, penelitian, advokasi, panduan, fasilitasi, analisis kebijakan, desain, dan monitoring-evaluasi. Dia telah berkontribusi dalam berbagai inisiatif, seperti program penguatan kapasitas di Aceh dengan dukungan Bank Dunia dan UNFPA, serta sebagai Spesialis Gender untuk Proyek Kemakmuran Hijau yang dikelola oleh Millennium Challenge Account – Indonesia, memperkuat prinsip gender di Kalimantan dan Sumatera. Selain itu, pengalamannya juga meliputi kerja sama dengan Islamic Relief dalam penguatan masyarakat di Bima untuk program Kebencanaan dan Pembangunan Perdamaian, serta berkontribusi dalam penelitian dan penguatan masyarakat terkait Konflik Perbatasan di NTB. Di masa-masa lain, ia juga terlibat dalam program penguatan masyarakat dan lembaga pemerintah melalui program Lestari-USAID di Gayo Lues, serta dalam fasilitasi pertemuan pemangku kepentingan untuk mitra Global Fund Advocate Network Asia Pacific (GFAN AP). Sejak tahun 2020, ia juga terlibat dalam menangani isu Watsan di Palu, Sulawesi Tengah, dengan dukungan dari Proyek ADB. Semua upaya ini mencerminkan komitmen Zubaidah terhadap pembangunan berkelanjutan dan perubahan positif dalam masyarakat.

Ketertarikan Zubaidah sangat tertuju pada isu penguatan kapasitas yang melibatkan kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Baginya, hal ini merupakan langkah penting dalam menerapkan prinsip-prinsip gender yang adil dan mendukung lingkungan hidup masyarakat lokal. Ia percaya bahwa melalui kerjasama yang erat antara kedua pihak, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi dengan cara yang berlandaskan pada persamaan hak dan kesejahteraan bersama. Keberpihakan pada prinsip gender yang adil dan inklusif juga menjadi fokusnya, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Barid Hardiyanto

Barid Hardiyanto lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia  menyelesaikan pendidikan Sarjana Sosiologi. Ia juga melanjutkan pendidikan dengan mengambil S2 dan S3 di Pascasarjana Ilmu Administrasi. Ia adalah seorang pembelajar yang senang dengan inovasi dan transformasi. Ia bertekad untuk terus belajar dan mencari tahu hal-hal baru. Barid Hardiyanto juga selalu berusaha untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dengan mencari peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek inovatif dan transformatif. Ia menyukai hal-hal baru dan mencoba untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan.

Barid saat ini bekerja di Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH), juga menjadi dosen di UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan di beberapa perguruan tinggi lainnya. Ia juga masih tetap menjalani aktivisme dalam memberdayakan masyarakat luas. Ia bersama dengan organisasi petani, buruh migran, guru honorer, perempuan, UMKM, dan lain-lain menjalankan berbagai macam kegiatan untuk memajukan kehidupan masyarakat. Di dunia politik, Barid terlibat dalam mendorong calon pemimpin progresif. Ia berupaya untuk meningkatkan kualitas pemimpin-pemimpin yang dipilih masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Selain sebagai aktivis dan akademisi, Barid juga merupakan enterpreneur yang berpengalaman. Ia menjadi founder beberapa start up dan ikut membantu menginkubasi berbagai macam ide-ide inovatif dari para enterpreneur. Dengan semua upaya yang ia lakukan, Barid berupaya untuk memajukan kualitas masyarakat melalui berbagai macam inisiatif yang ia lakukan.

Adam Kurniawan

Adam Kurniawan, memiliki kalimat sakti “Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya”. Aktif di WALHI sejak masih duduk di bangku kuliah hingga kini. Pada 2010 mendirikan Balang Institute di kampung halaman. Bersama Balang Institute Indonesia, Adam dan kawan-kawan mendorong insiatif masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam, serta memobilisasi sumberdaya untuk mendukung inisiatif yang tumbuh dari pengorganisasian masyarakat. Baginya, terus bergerak dan saling memperkuat adalah jalan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Semenjak aktif di Walhi Sulawesi Selatan, Adam menduduki posisi sebagai Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat pada tahun 2006-2009. Kala itu ia mendampingi petani Takalar yang sedang berkontra dengan PTPN XIV dan mendampingi kaum miskin kota di Makassar kala berurusan dengan mafia tanah. Tahun 2009-2010 Adam menjadi fasilitator Access-Ausaid dalam kerja-kerja penguatan kelembagaan 6 (enam) BUMDes di Kabupaten Bantaeng.

Pada 2010, Adam turut mendirikan Balang Institute dan ditunjuk menjadi Direktur hingga 2014. Sempat bekerja untuk ICRAF pada 2014-2016 dalam proyek AGFOR Sulawesi yang mendorong lahirnya Regulasi Imbal Jasa Lingkungan di Bantaeng dan Bulukumba. Tahun 2017-2020 Adam kembali ke Balang Institute dan mengembangkan beragam inovasi berorientasi pada penggunaan lahan dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengakses sumber pendanaan alternatif. Kini, Adam mendapat mandat untuk menduduki posisi di Dewan Eksekutif Nasional Walhi sejak tahun 2021.

Sejak 2007, banyak hal yang sudah dilakukan Adam, terutama di bidang advokasi lingkungan. Pada 2007-2009 Adam mendampingi pembentukan dan penguatan Serikat Tani Polombangkeng dan Persatuan Rakyat Kassi-kassi (warga pemukiman kumuh di Makassar); ia juga memfasilitasi penguatan kelembagaan 6 (enam) BUMDes di Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng pada 2009-2010; pada 2010-2014 Adam mendampingi penguatan kelembagaan Pengelola Hutan Desa Labbo, Desa Pattaneteang, dan Desa Campaga hingga mampu menyusun Rencana Kelola Hutan Desa; menjadi Konsultan dalam Project AGFOR Sulawesi yang menghasilkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Jasa Lingkungan di Bantaeng dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Masyarakat Adat Kajang di Bulukumba dilakukannya pada rentang waktu 2014-2016; pada tahun 2017-2019 Adam mendamping penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi Akar Tani hingga dapat mengakses pinajamn modal dari BLU KLHK untuk menjalankan usaha produksi kopi.

Adi Nugroho

Adi Nugroho, berlatar belakang akademik Teknik Lingkungan dan Studi Pembangunan dengan pengalaman yang sangat panjang di bidang lingkungan, penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Adi melakukan beberapa penelitian tentang lingkungan, pengelolaan hutan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi partisipatif seperti investigasi, penelitian tindakan, penelitian kebijakan, dan etnografi. Selain penelitian, Adi sangat lihai dalam memfasilitasi pelatihan, diskusi kelompok terfokus, dan lokakarya di tingkat masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Keterampilan dalam hal penelitian dan fasilitasi tersebut mendukung kemampuannya melakukan evaluasi di beberapa LSM.

Sejak 1995, Adi mulai aktif di berbagai jaringan baik lokal, nasional maupun internasional. 9 tahun di Yayasan Gita Pertiwi (1995-2004) menjadi awalannya berkiprah di beberapa LSM setelahnya. Tahun 2002-2004 Adi dipercaya sebagai Regional Executive Director WALHI, 2004-2012 sebagai Koordinator Komisi Konsultasi dan Kerjasama Manajemen Bencana di Yayasan Society for Health Education, Environment and Peace (SHEEP), 2012-2015 sebagai konsultan di Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), 2015-2019 sebagai Direktur pada Direktorat Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim di Yayasan Penabulu, serta 2019 sampai sekarang dipercaya sebagai Chief Grant Management di Yayasan Penabulu.

Beberapa pengalaman penting Adi Nugroho dalam beberapa tahun terakhir sebagai Chief Grant Management on Service Provider dalam program Small Grant Program in Indonesia bersama ASEAN Heritage Park, ASEAN Center for Biodiversity (ACB), dan Germany Development Bank (KfW). Adi juga terlibat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan menciptakan jaringan PRB melalui platform multi pemangku kepentingan bersama Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APAD) dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Sebagai evaluator, Adi pernah mengevaluasi Program Tanggung Jawab Sosial PT Newmont Nusa Tenggara pada 2015-2016. Tidak hanya di bidang lingkungan hidup, Adi Nugroho pernah didapuk sebagai Spesialis Rencana Mitigasi dan Pemantauan Lingkungan (EMMP) Delivering Expanded Resource for AIDS Programming (DERAP) pada tahun 2015.

Kelompok rentan pada sebuah kelompok menjadi keunikan khusus dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam dan manusia.

Budi Susilo

Berlatar belakang pendidikan bidang filsafat, dalam lebih dari 25 tahun, Budi Susilo bekerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, baik yang berbasis komunitas maupun agama/kepercayaan. Kerja-kerja bersama komunitas/masyarakat dikembangkan sebagai gerakan penghormatan pada nilai dan budaya untuk memperkuat partisipasi dan kolaborasi antara masyarakat/komunitas, pemerintah dan perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kehidupan yang layak di masa depan.  Pada saat yang sama, Budi, begitu biasa dipanggil, secara otodidak mempelajari manajemen pengelolaan organisasi untuk memperkuat posisi organisasi komunitas dan masyarakat sipil dalam pembangunan di Indonesia.

Kepeduliannya terhadap isu-isu kemasyarakatan secara terlembaga diawali pada tahun 1995 sebagai Pekerja Sosial di Komisi Sosial dan Ekonomi Keuskupan Surabaya dan melakukan karya sosial dari Suster Carolus Boormeus di Yogyakarta. Semenjak 1999 hingga saat ini Budi Susilo adalah fasilitator dan evaluator yang concern dalam  pengembangan kurikulumPendidikan Demokrasi Populer dan Pengembangan Organisasi. Pada periode 2011-2014 Budi merupakan Direktur Eksekutif Yayasan SATUNAMA. Selepasnya, pada 2014 sampai sekarang Budi mengemban amanah sebagai Kepala Direktorat Implementasi dan Jaringan di Yayasan Penabulu.

Pengalaman panjang dalam pelayanan sosial Budi Susilo di dunia aktivisme, tak terhitung jumlahnya. Dalam 8 tahun terakhir, Budi terlibat di beberapa proyek konsultansi antara lain pada tahun 2014 menjadi Konsultan dalam penyusunan Perencanaan Strategis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Periode 2015 – 2019; pada tahun menjadi Konsultan PT Exxon Mobil Cepu untuk proyek Institutional Development and Strategic Planning bagi Yayasan Bimantari; pada tahun 2017 menjadi Konsultan dalam penyusunan Perencanaan Strategis Perkumpulan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) Periode 2017-2019; pada tahun 2018 menjadi Organizational Development Specialist Consultant of Assessment and Program Review bagi Yayasan Badak Indonesia (YABI); pada 2018-2019 menjadi Konsultan untuk Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Strategis Cakra Wikara Indonesia (CWI) Periode 2019-2021; dan pada tahun 2020 menjadi Konsultan untuk Review Organisasi dan Perencanaan Strategis Periode Perkumpulan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) Periode 2020-2022.

Sementara itu, dalam manajemen program saat ini Budi menjadi bagian dari Management Advisory Team TBC Program for PR Consortium Community Penabulu-STPI 2021-2023. Dalam program ini Budi bersama timnya memberikan pertimbangan strategis implementasi program eliminasi TBC kepada PR Konsorsium Penabulu-STPI yang bekerja di 30 provinsi (190 kabupaten/kota).

Budi Susilo memiliki kepedulian yang besar untuk memperkuat peran dan fungsi organisasi (masyarakat sipil), baik secara internal maupun eksternal. Harapannya, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi mitra penting dalam pembangunan di daerah yang berbasis nilai. Impiannya adalah para aktivis sosial mampu memperkuat jaringan kerja sama organisasi dalam pengembangan sumber daya, pengetahuan, dan data sebagai model advokasi modern.