Rival Gulam Ahmad

Dikenal dengan nama Rival Ahmad. Dia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2000 dan mengantongi ijazah Master of Law dari Melbourne Law School pada 2009. Keahlian utamanya teori dan metode sosio-legal, legislative drafting, dan pemikiran hukum. Minat risetnya pada isu keadilan ekologi, keadilan multispesies, keadilan sosial. antropologi legislasi, dan pendidikan hukum dan pembelajaran.

Rival menjadi peneliti hukum dan sosial sejak 1998 di PSHK, menjadi pengurus inti PSHK dari 1998-2007, sambil menjadi pengajar di FHUI pada 2002-2007. Kemudian mendirikan STH Indonesia Jentera dan menjadi Ketuanya dari 2011-2013. Pada 2013-2015 menjadi program officer di The Asia Foundation. Mendirikan SPASIA dan menjadi Direktur pada 2015-2018. Lantas menjadi Senior Coordinator di program Knowledge Sector Initiative – DFAT pada 2018-2019. Sempat menjadi Manajer Manajemen Pengetahuan di program Kelola Sendang – ZSL pada Maret-Desember 2019, dan bergabung dengan Yayasan Penabulu sebagai Deputi Direktur bidang Kemitraan Strategis dan Direktur Penabulu Research Institute (PRI) sejak Januari 2020 hingga sekarang. Selama 2015 hingga sekarang masih menjadi dosen tidak tetap di STHI Jentera.

Sejak 2001 menjadi trainer untuk legislative drafting dan advokasi kebijakan untuk anggota parlemen, pengurus partai politik, aktivis LSM, dosen, pegawai sektor swasta dan pemerintah, serta aktivis disabilitas dan perempuan. Sejak 2007 menjadi fasilitator untuk pertemuan-pertemuan strategis, perencanaan advokasi kebijakan, perencanaan organisasi dan program, dan monitoring dan evaluasi program untuk program pembangunan, LSM dan perguruan tinggi. Dari 2009 Menjadi trainer untuk penguatan kapasitas kemitraan strategis dan jaringan, penguatan kapasitas fasilitasi dan pelatihan, metode penelitian dan pendidikan hukum, penguatan pengelolaan sumber daya, dan manajemen pengetahuan untuk organisasi LSM, lembaga pemerintah dan organisasi seni dan budaya.

Rival sangat tertarik pada penguatan manusia dan organisasi sosial yang menggunakan pendekatan pemikiran sistem dan kompleksitas, riset sosial lintas dan transdisipliner, dan perspektif budaya dalam perencanaan dan pengelolaan program.

Gregorius Sahdan

Gregorius Sahdan, yang lebih populer dengan nama Goris Sahdan, menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dan S2 di Program Studi Ilmu Politik FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Saat ini Goris sedang menempuh S3 di Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Sebagai aktivis ‘98, Goris sering terlibat dalam demo kepada Pemerintah Orde Baru. Goris sehari-hari bekerja sebagai staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan menjadi Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Periode 2015- 2019 dan 2020 hingga sekarang. Selain dosen, Goris juga aktif di Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) sebagai Sekjen periode 2016-2021.

Sebagai aktivis era Orde Baru, Goris aktif di berbagai organisasi. Pada 1999 hingga 2001 Goris merupakan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Yogyakarta. Tahun 2006 atas dukungan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Goris mendirikan The Indonesian Power of Democracy (IPD). Atas keahliannya di bidang demokrasi, Goris pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi II DPR RI pada tahun 2011-2014. Sempat menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian MPR RI pada tahun 2018. Dan sejak tahun 2020 Goris masuk dalam jajaran Pengurus Pusat PMKRI sebagai Wakil Sekjen Bidang Otonomi Daerah, Pembangunan Desa dan Perbatasan.

Sebagai dosen, Goris Sahdan juga aktif dalam kegiatan di luar kampus. Tentu dengan isu yang tidak jauh dari hal yang menjadi concern-nya, politik dan demokrasi. Bersama The Indonesian Power for Democracy (IPD) yang ia dirikan, Goris aktif menulis buah pikirannya di berbagai media nasional (Kompas, Media Indonesia, dan Suara Pembaruan) dan berbagai Jurnal ilmiah.

Tahun 2018, Goris menulis buku berjudul “Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas” yang diterbitkan IPD bersama Badan Pengkajian MPR RI. Buku lain yang ia tulis antara lain Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia; Pilkada dan Kemiskinan di NTT; Petani Buntung di Negeri Sawitl Desa Kuat Negara Berdaulat; Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019; Oligarki dan Klientelisme dalam Pikada Serentak.

Goris Sahdan berupaya memberikan energi dan pikirannya untuk membela desa dengan pengetahuan dan keterampilan, mengkritik praktik berdesa  dengan demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, serta memperkuat desa dengan kemandirian ekonomi dan pengembangan potensi.