Abdul Syukur Ahmad

Abdul Syukur Ahmad adalah seorang pakar lingkungan dan sosial yang berpengalaman luas dalam pengelolaan hutan dan lingkungan. Dengan gelar sarjana Kehutanan dari Universitas Hasanuddin, Abdul memiliki keahlian dalam perencanaan strategis, implementasi proyek, dan kerangka manajemen lingkungan dan sosial. Dia dikenal sebagai individu yang berdedikasi, analitis, dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu lingkungan dan masyarakat. Dengan latar belakangnya yang kaya dan kerja kerasnya, Abdul telah berkontribusi secara signifikan dalam berbagai proyek nasional dan internasional.

Abdul Syukur Ahmad telah memiliki pengalaman kerja yang beragam dan mendalam dalam berbagai organisasi, baik nasional maupun internasional. Sebagai contoh, ia telah menjabat sebagai Program Manager di Sulawesi Community Foundation selama sepuluh tahun (2009-2019), di mana ia mengembangkan dan memfasilitasi implementasi proyek serta program pelatihan untuk masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi. Selain itu, ia juga bekerja sebagai Technical Expert untuk Forest Finest Consulting GmBh – Forest Stewardship Council (FSC) dari Desember 2019 hingga November 2020, melakukan penelitian dan penilaian terhadap pelanggaran yang terkait dengan kegiatan hutan. Pengalaman Abdul mencakup berbagai peran dan tanggung jawab di berbagai organisasi, menunjukkan dedikasinya yang kokoh terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Abdul Syukur Ahmad telah memberikan layanan jasa kepada sejumlah organisasi ternama di bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, dia bekerja sebagai National Expert Contractor untuk PRIMAKLIMA e.V. pada November 2019, melakukan survei dan wawancara pemangku kepentingan terkait proyek restorasi ekosistem. Dia juga bertugas sebagai National Technical Expert untuk TUV NORD CERT GmBh pada tahun 2019, yang melibatkan validasi proyek restorasi mangrove di Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu, Abdul bekerja dengan Forest Stewardship Council (FSC) sebagai Independent Technical Expert dari Desember 2019 hingga November 2020, melakukan penelitian dan analisis terhadap pelanggaran kebijakan terkait aktivitas hutan. Kontribusinya telah berdampak positif pada pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah.

Abdul Syukur Ahmad memiliki ketertarikan khusus dalam keberlanjutan lingkungan dan pembangunan masyarakat. Dia memiliki fokus yang kuat pada keadilan sosial dan pelestarian lingkungan, terutama dalam konteks pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Meskipun memiliki keahlian yang kuat dalam bidangnya, Abdul juga menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat yang kuat. Dia terbuka untuk belajar dan terus mengembangkan pemahamannya tentang isu-isu kompleks ini serta berkomitmen untuk mencari solusi yang berkelanjutan bagi tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat.

 

Eko Sujatmo,S.E.

Eko Sujatmo, SE, seorang Spesialis Tata Kelola Desa di Perkumpulan Desa Lestari, Yogyakarta. Dia lahir pada 4 Maret 1983, memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Keahliannya mencakup pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pelatihan, dan advokasi kebijakan. Karakternya mencerminkan dedikasi, keuletan, dan keterampilan dalam membangun kemitraan dengan pemerintah dan elemen masyarakat. Sebagai pemimpin program, dia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan desa.

Eko Sujatmo telah mengakumulasi pengalaman kerja organisasional yang luas selama bertahun-tahun. Dia mulai sebagai volunter pada program “Strengthening Civic Value: Ecosoc Right and Democratic Governance” pada 2010. Selanjutnya, dia menjadi volunter untuk PNPM Peduli pada 2011, mengambil peran dalam “Empowerment Farmer Bargaining Power to Improve Sustainable Community Livelihood”. Pada 2012, dia menjadi Fasilitator Kelompok Pengelola Hutan Rakyat Lestari. Dari 2013 hingga 2015, dia bekerja sebagai Pendamping Lokal Unit Pengelola Kegiatan di PNPM Mandiri. Sejak 2015, Eko telah menjabat dalam berbagai posisi di Perkumpulan Desa Lestari, termasuk sebagai Pendamping Desa, Tim Penulis Buku, Spesialis Kebijakan Desa, hingga Program Manager Pengembangan BUMDes. Pengalamannya yang kaya ini mencerminkan dedikasinya dalam memperkuat masyarakat desa dan mengembangkan keberlanjutan lokal.

Eko Sujatmo telah memberikan layanan jasa yang signifikan melalui berbagai organisasi. Sebagai bagian dari Perkumpulan Desa Lestari sejak Oktober 2015, dia telah memperkuat pemerintahan desa, memperluas partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan, dan membangun kemitraan dengan pemerintah serta organisasi lokal. Dia juga menginisiasi dan memfasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, melalui kolaborasi dengan Yayasan Saemaul Globalisasi Indonesia, PALUMA Nusantara, Jaringan Nelayan (JALA), dan Djarum Foundation, Eko telah memberikan kontribusi dalam pengembangan pembangunan desa, kelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal di berbagai daerah, seperti Gunungkidul, Kudus, dan Tanjung Batu. Ini mencerminkan dedikasinya dalam memberikan layanan jasa yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.Eko Sujatmo memiliki ketertarikan khusus dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberpihakannya jelas terlihat dalam upayanya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Namun, mungkin ada keterbatasan atau tantangan yang dihadapi, seperti kemungkinan terbatasnya sumber daya atau aksesibilitas di daerah pedesaan. Meskipun demikian, kesungguhan dan dedikasinya terhadap pekerjaannya tampaknya menjadi pendorong utama dalam mengatasi hambatan dan memberikan dampak positif bagi komunitas lokal. Eko Sujatmo juga mungkin memiliki keinginan untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang pengembangan desa dan keberlanjutan.

Anggoro Budi Prasetyo

Anggoro beberapa teman memanggil Angie, lahir di Magelang, sarjana Arkeologi seringkali dibilang sarjana batu akik dengan gelar magisternya di bidang penanggulangan bencana. Anggoro seorang yang ramah dan supel, mudah bergaul serta tidak tegaan bahkan sebagian orang mengatakan tidak tegas kalau berhubungan dengan urusan personal. Namun kalau untuk urusan kelembagaan dia akan bisa sangat tegas.  Relasinya dengan teman-teman sejawat di pekerjaan sosial maupun dengan pemerintah dan masyarakat tidak diragukan lagi. 

Sejak masih mahasiswa di tahun 1997 sudah terlibat dalam kegiatan Mapala dan juga beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya. Hal itu yang mendorongnya dalam kerja-kerja organisasional lainnya di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setelah dari beberapa Pusat Studi di kampusnya sebagai asisten peneliti. Tahun 2003 bergabung dengan LSM yang bergerak di isu gender sebagai CO hingga menjadi koordinator dan PLH ketua lembaga. Kemudian di tahun 2013 dipercaya sebagai direktur LSM yang bergerak di isu gender dan kebencanaan. Dan di tahun 2018 berpindah ke LSM yang isu utamanya kebencanaan, humanitarian dan perubahan iklim. Karena dedikasinya di dalam pengarusutamaan gender di DIY, dia mendapatkan anugerah Gender Champions dari Pemerintah DIY di tahun 2019. Sempat menjadi Koordinator maupun presidium di beberapa jejaring seperti Gender Working Group (GWG) DIY dan Forum Suara Korban Bencana, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY sampai sekarang.

Selama masa kuliah, Anggoro sudah terlibat dalam beberapa pekerjaan di kampusnya sebagai asisten profesor untuk program studi S2, kemudian tergabung dalam Pusat Studi Asia Pasifik dari tahun 2005 sebagai pendamping masyarakat, sekaligus asisten peneliti di daerah Segara Anakan Kampung Laut Cilacap dekat Nusakambangan. Pendampingan dilakukan dengan fokus penyadaran masyarakat terkait dengan lingkungan mangrove yang mulai mengalami kerusakan. Dan mulai penasaran dengan salah satu program LSM di wilayah tersebut yang mendiskusikan tentang gender dan globalisasi menjadikan dia berabung dengan LSM IHAP di tahun 2005. Sebagai staf CO atau pengorganisasian kegiatan pendampingan dilakukan kembali di wilayah dampingan LSM IHAP tersebut. Sebagai fasilitator gender dan HKSR serta pengarusutamaan gender dilakukan sejak tahun 2006 hingga sekarang baik di komunitas maupun di pemerintahan. Selain itu juga sejak tahun 2006 pula menjadi fasilitator manajemen pengurangan risiko bencana hingga sekarang baik untuk di komunitas maupun pemerintah dan LSM. Selama masa kuliah, Anggoro sudah terlibat dalam beberapa pekerjaan di kampusnya sebagai asisten profesor untuk program studi S2, kemudian tergabung dalam Pusat Studi Asia Pasifik dari tahun 2005 sebagai pendamping masyarakat, sekaligus asisten peneliti di daerah Segara Anakan Kampung Laut Cilacap dekat Nusakambangan. Pendampingan dilakukan dengan fokus penyadaran masyarakat terkait dengan lingkungan mangrove yang mulai mengalami kerusakan. Dan mulai penasaran dengan salah satu program LSM di wilayah tersebut yang mendiskusikan tentang gender dan globalisasi menjadikan dia berabung dengan LSM IHAP di tahun 2005. Sebagai staf CO atau pengorganisasian kegiatan pendampingan dilakukan kembali di wilayah dampingan LSM IHAP tersebut. Sebagai fasilitator gender dan HKSR serta pengarusutamaan gender dilakukan sejak tahun 2006 hingga sekarang baik di komunitas maupun di pemerintahan. Selain itu juga sejak tahun 2006 pula menjadi fasilitator manajemen pengurangan risiko bencana hingga sekarang baik untuk di komunitas maupun pemerintah dan LSM. Terlibat sebagai seorang fasilitator nasional BNPB sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Hal yang cukup unik dari seorang Anggoro dikenal sebagai direktur berbagai lembaga, dikarenakan selain sebagai koordinator di IHAP, kemudian sebagai Presidium Forum Suara Korban Bencana dan Koordinator Bidang di Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY. Setelah itu diminta untuk menjadi Direktur di LSM Aksara bersamaan sebagai koordinator GWG Jogja, lalu tahun 2018 diminta sebagai Direktur Pujiono Centre hingga sekarang. Hal tersebut harus dilakukan karena ketertarikannya dalam isu kebencanaan, perubahan ikilim, humanitarian serta pengarusutamaan gender terutama dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender. Di isu-isu tersebutlah kiprahnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun tidak mengurangi ketertarikan untuk belajar di isu-isu lainnya yang tetap dilakukan hingga saat ini.

 

Kartisah Ajeng Kesuma Ningrum

Ajeng adalah seorang konsultan dan fasilitator profesional yang menemukan jalan profesinya melalui proses belajar dari pengalamannya selama kurang lebih 20 tahun. Dia  mengenyam Pendidikan di Institut Pertanian Bogor dan Fisip UI untuk belajar ilmu politik. Namun aktivitasnya di NGO yang banyak menghubungkannya pada kerja-kerja advokasi kebijakan, pengelolaan jaringan NGO, pengelolaan program, dan penataan kelembagaanlah yang lebih banyak berkontribusi pada kapasitasnya saat ini sebagai konsultan dan fasilitator.  Pada proses-proses itu dia banyak belajar mengelola dan memfasilitasi forum-forum, baik yang sifatnya kelembagaan maupun lintas organisasi dan lintas isu.

Pengalamannya aktif di NGO dimulai pada saat dia bergabung di YAPPIKA sebagai Project Officer Advokasi dan Jaringan pada tahun 1999 hingga 2004, lalu berlanjut sebagai Manager  Advokasi dan Jaringan hingga tahun 2010.  Pada waktu bersamaan, yaitu antara 2004 hingga 2010 dia juga aktif sebagai Koordinator  Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), yaitu suatu jaringan masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi pelayanan publik di Indonesia.

Profesinya sebagai konsultan dan fasilitator independen dimulainya tahun 2011. Dengan memfokuskan keahlian pada fasilitasi dan asistensi penguatan kelembagan NGO, perancangan program, pendampingan kapasitas advokasi dan analisis stakeholder, serta pendampingan pembuatan desain pelatihan dan teknik fasilitasi. Di tengah perjalanannya sebagai konsultan dan fasilitator independent, pada tahun 2016 Indonesia Budget Center (IBC) yaitu NGO yang bergerak di isu advokasi anggaran negara memintanya mengambil peran Direktur sementara selama dua tahun. Dia menggunakan masa dua tahun tersebut sebagai proses belajar, menggeluti penataan kelembagaan secara lebih dekat. Kemudian pada tahun 2018 hingga saat ini dia kembali memfokuskan perhatiannya pada profesinya sebagai konsultan dan fasilitator independent.

Pengalamannya memfasilitasi kelembagaan berbagai NGO dalam 14 tahun terakhir membuatnya cukup dipercaya oleh banyak NGO untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi penyusunan perencanaan strategis, penyusunan perancangan program kerja, penyusunan rencana kerja organisasi, assessment kapasitas organsiasi, penyusunan roadmap advokasi berbagai koalisi dan jaringan advokasi.

Saat ini, Ajeng sedang menekuni pendekatan mindfulness untuk mengembangkan metode pembelajaran dalam proses fasilitasi. Hal ini menunjukkan dedikasinya untuk terus berkembang secara pribadi dan profesional serta upayanya untuk memperdalam pemahaman dalam fasilitasi yang berkesadaran.

M. Suhud Ridwan

Muhammad Suhud Ridwan, S.Th.I., lahir di Jakarta pada 27 Februari 1982. Dia adalah lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan gelar Strata 1 dalam bidang Tafsir Hadis. Berpengalaman luas dalam pengembangan masyarakat dan manajemen risiko bencana. Berdedikasi, proaktif, dan terampil dalam mengelola program-program pembangunan. Memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan keahlian dalam aplikasi Microsoft Office serta pengembangan web dasar.

Muhammad Suhud Ridwan telah memiliki pengalaman kerja yang luas dan beragam dalam berbagai organisasi. Dia telah menjabat sebagai Sub Recipient Manager Konsorsium Penabulu – STPI DKI Jakarta dari tahun 2021 hingga 2023. Sebelumnya, dia pernah menjadi Program Manager Penabulu PaluRelief di Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Pengalamannya juga meliputi peran sebagai Koordinator Lapangan Program Sekolah Hijau Japfa di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang pada tahun 2019. Selain itu, dia memiliki pengalaman dalam mengkoordinasikan berbagai proyek, seperti Project Coordinator Penabulu Konsorsium dalam Program Kemakmuran Hijau MCA Indonesia di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dari 2016 hingga 2018, serta berbagai peran lainnya dalam pembangunan masyarakat dan manajemen risiko bencana sejak tahun 2006.

Muhammad Suhud Ridwan telah memberikan layanan jasa yang beragam kepada berbagai organisasi dengan hasil yang signifikan. Dia terlibat dalam proyek-proyek seperti pendampingan penguatan kelembagaan POKJA Heart Of Borneo di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (WWF Indonesia) dari 2014 hingga 2016. Selain itu, dia turut dalam pendampingan penyusunan proposal untuk calon mitra LSM dan KSM TFCA di beberapa daerah seperti Kabupaten Berau dan Putussibau dari tahun 2014 hingga 2016. Pengalamannya juga mencakup proyek koordinasi pembangkit listrik tenaga mikro hydro di Garut, Jawa Barat (CSR BNI dan Garuda Indonesia), serta penguatan kelembagaan kampung di beberapa wilayah terkait UU No.6 Tahun 2014. Keterlibatannya dalam proyek-proyek ini mencerminkan komitmen dan kemampuan dalam memberikan layanan jasa yang berkualitas.

Suhud sangat concern terhadap isu – isu lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan keterilbatan lintas sektor pada pembangunan berkelanjutan.

Triwahyuni Suci Wulandari

Triwahyuni Suci Wulandari memiliki latar belakang akademis ilmu hukum yang membuatnya tertarik untuk terjun di dunia advokasi. Suci sudah lebih dari 12 tahun aktif di dunia advokasi kebijakan publik untuk pemenuhan hak dasar (ekonomi, sosial, budaya) dan hak sipil politik warga masyarakat khususnya kelompok rentan dan marginal. Suci memiliki pemikiran yang terbuka, ramah dan senang belajar hal baru untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Saat ini, dia sedang memperkaya kompetensinya terkait isu green budgeting dan keuangan digital inklusive perempuan.

Pengalaman advokasi diperoleh Suci pertama kali ketika bergabung dengan Yayasan Lestari Indonesia (YLI) pada akhir tahun 2003. Di Lestari Indonesia, dia mendalami berbagai metode advokasi, riset dan kajian serta menyusun perencanaan program pengembangan sumber daya kehutanan dan pemberdayaan petani hutan. Posisi terakhir yang diampu oleh Suci adalah Manager Advokasi.  Suci juga mulai bergabung dengan IDEA Yogyakarta sejak tahun 2007 dan mulai saat itu, dia fokus menekuni isu patisipasi, transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. 12 tahun bergabung di IDEA dengan posisi terakhir Direktur Program menjadikan Suci memiliki kompetensi dalam pengelolaan managemen kelembagaan dan program serta pengelolaan pengetahuan terkait isu kebijakan publik, proses perencanaan penganggaran dengan berbagai perspektif (gender, PRB, hak EKOSOB, pro poor, green budgeting), monitoring partisipatif dan advokasi kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal. Selain itu, dia juga mendalami isu pembangunan desa mengacu pada mandat UU Desa. Mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui proses perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel berbasis data desa menjadi satu keharusan.

Selama bergiat dengan kedua lembaga yang menaunginya, Suci telah menyusun banyak kajian terkait dengan kebijakan publik, analisis anggaran daerah dan desa dengan beragam perspektif (gender, kemiskinan, PRB, hak Ekosob), menyusun dokumen kebijakan daerah dan desa (RPJMD, SPKD, RAD PD, RPJM Desa), serta melakukan asistensi kepada pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Ia telah bekerjasama dengan banyak pihak dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan serta organisasi masyarakat sipil tentang perencanaan penganggaran melalui serial “Sinau Anggaran”. 

Tahun 2009 – 2018, melakukan asistensi kepada TKPKD DIY dan Jateng dalam percepatan pengentasan kemiskinan dengan menjadi Koordinator Daerah (Korda) dalam program SAPA (Strategic Alliance for Poverty Alleviation) kerjasama antara KKIPK – Ford Foundation dan KemenkoPMK.  Pada tahun 2018 – 2020 menjadi konsultan advokasi data BDT/DTKS Program PEDULI Pusat Rehabilitasi Yakkum – TAF. Melalui program ini, Suci melakukan advokasi data kelompok rentan dan marginal mitra program Peduli (Difabel, Penghayat Kepercayaan, Anak yang dilacurkan, Transpuan, Masyarakat adat dan Remaja rentan) untuk masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos. Dia juga menyusun policy brief untuk mendorong tim data TNP2K melakukan perbaikan mekanisme pengelolaan BDT/DTKS agar lebih inklusif.  Pada 2020 – 2021 melakukan riset tentang kebijakan fiskal untuk Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) mainstreaming gender, inklusi sosial dan ekologis  juga sempat menjadi konsultan di Bappenas untuk penyusunan VNR SDG’s Goal 1 : No Poverty (Perspektif Disabilitas). Di tahun 2022 juga ia menjadi konsultan penyusunan Perbub RAD kesehatan jiwa di Kabupaten Kulon Progo. Dia melakukan asistensi kepada TPKJM Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun RAD Kesehatan Jiwa bekerjasama dengan Pusat Rehabilitasi Yakkum, Dinas Kesehatan Kulon Progo dan CBM.

Dari rekam jejaknya selama ini Suci memiliki ketertarikan  pada beberapa bidang di sini termasuk manajemen, penulisan, pelatihan, advokasi anggaran daerah, jaringan kelompok warga, hubungan multi-stakeholder, analisis/penelitian, kampanye, isu kemiskinan dan inklusi sosial, isu kelompok marginal dan rentan, isu gender, kebijakan publik, fasilitasi advokasi anggaran, perencanaan dan penganggaran, penelitian sosial, pengembangan modul, pengembangan kurikulum pelatihan dan legal drafting.

Misran Lubis

Seorang pria kelahiran Pasaman, Sumatera Barat yang sering disapa Misran. Memiliki latar pendidikan adalah sarjana komunikasi penyiaran islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang selesai pada tahun 2001.  Selain pendidikan formal, Misran Lubis juga mengikuti berbagai pendidikan singkat (Short Course) yang mendukung kerja-kerjanya sebagai aktivis organisasi masyarakat sipil. Dia adalah seorang aktivis yang memiliki kepedulian dengan isu perlindungan anak dan perempuan yang memiliki komitmen yang kuat, integritas, empati, keadilan, ketekunan dan tekad untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat.

Misran memiliki pengalaman selama 23 tahun menjadi seorang aktivis organisasi masyarakat sipil dimulai pada tahun 1998 sebagai relawan advokasi di Bitra Indonesia, dan kemudian bergabung dengan Yayasan PKPA tahun 2000 sampai sekarang. Selama bekerja di PKPA telah menempati berbagai level posisi, dari staf sampai menjadi direktur eksekutif dan sekretaris badan pengurus. Selain pengalaman bersama Yayasan PKPA, dia juga mendapat pengalaman sebagai ketua Forum Komunikasi PUSPA Sumatera Utara periode 2017-2020 sambil menjabat sebagai Ketua Dewan Daerah Walhi Sumatera Utara periode 2016-2020. Tahun 2019 sampai 2021 dia juga diangkat menjadi  Direktur Eksekutif Konsil LSM Indonesia, dan sejak Juli 2021 sampai dengan sekarang dia menjabat sebagai  Direktur Eksekutif JARAK Indonesia. Dengan pengalaman sebagai aktivis OMS selama lebih dari 20 tahun dia mendapat banyak pengalaman dalam manajemen OMS, pengorganisasi masyarakat dan isu-isu sosial lainnya. Saat ini dia juga tercatat sebagai kandidat komisioner KPAI periode 2022-2027.

Memiliki keahlian dalam penelitian dan menulis dalam kajian anak dan perempuan, menjadikannya kaya pengalaman dalam berkutat dengan penyusunan modul-modul pelatihan, laporan penelitian dan lain-lain. Misran Lubis telah menyusun banyak modul pelatihan dan panduan diantaranya, menyusun modul Pelatihan Child Safeguarding bagi organisasi masyarakat sipil ditahun 2012, menyusun modul training perlindungan anak (Menuju Organisasi Yang Aman Bagi Anak) saat bekerja di PKPA pada tahun 2014, dan menyusun Panduan Prinsip-prinsip Bisnis dan Hak Anak sektor Kelapa Sawit ditahun 2016 dan lain-lain. Misran juga sempat terlibat sebagai peneliti dan penulis “Praktik Baik Sinergi dan Inovasi yang didukung oleh  Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020

Ali Akbar

Menurut Ali Akbar, “Jika kita diam, maka mereka akan semakin yakin bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar.”  Prinsip yang membuat lulusan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu ini selalu bersikap tegas bahkan ngotot, menolak segala bentuk ketidakadilan; utamanya yang berurusan dengan tata kelola sumber daya alam. Konsistensi inilah yang membuatnya acapkali memimpin aksi berbasis akar rumput dan komunitas, serta mengorganisir jejaring regional dan nasional untuk menyuarakan gerakan energi bersih di Indonesia. 

Bergabung di WALHI Bengkulu pada tahun 2002, Ali Akbar menjabat sebagai Direktur Eksekutif di periode 2004 s/d 2009. Di masa kepemimpinannya, WALHI Bengkulu berhasil menyelamatkan beberapa sumber penghidupan rakyat dari ancaman industri ekstraktif, mengembalikan tanah rakyat yang dirampas oleh PT Saptasentosa jaya Abadi, menghentikan tambang pasir di pantai teluk Sepang Kota Bengkulu, serta menghentikan rencana pertambangan batubara di bukit kambing kepahyang, poin terpenting dalam kerja-kerja kampanye dan advokasi selama di WALHI Bengkulu adalah adanya komunitas hijau rakyat bengkulu, gabungan dari berbagai Organisasi Rakyat ini merupakan dasar dalam membangun gerakan bersama dalam menyelamatkan sumber penghidupan. Selepas masa jabatannya, Ali Akbar masih membersamai WALHI Bengkulu sebagai Ketua Dewan Daerah hingga tahun 2012. 

Di tahun 2009 Ali Akbar menjadi bagian dari Eksekutif Nasional WALHI manager pendidikan dan kaderisasi dengan tanggung jawab untuk membangun media pendidikan bagi organisasi rakyat di Indonesia. Posisi terakhirnya di Eksekutif Nasional WALHI adalah Kepala Departemen Mobilisasi Sumber Daya. 2016 adalah tahun Ali Akbar kembali ke Kanopi Hijau Indonesia di Bengkulu sebagai Ketua Badan Eksekutif. Dari sejak menjabat hingga saat ini, Ali Akbar dan Kanopi Hijau Indonesia terus menjadi teman komunitas untuk menyelamatkan penghidupan rakyat. Selain di tiga organisasi tersebut, Ali Akbar juga terlibat dalam beragam konsorsium dan jaringan sebagai koordinator program seperti AKAR Network (2018- sekarang) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (2018-2020). Dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Koordinator Konsorsium Sumatera untuk Energi Bersih.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Ali Akbar sejak tahun 2004 utamanya di bidang kampanye dan advokasi lingkungan. Pada 2006 hingga 2008, Dia mendampingi AKAR Network dalam pengembangan dan penyusunan program jaringan. Kesenangannya berbagi pengetahuan dan pengalaman membuatnya tak segan mengawal berbagai pelatihan sejak 2009 seperti; resolusi konflik, monitoring pencapaian program kampanye dan advokasi dampak perubahan iklim, pelatihan pengorganisasian rakyat, penyusunan program dan lain sebagainya. Dan sejak 2016 hingga saat ini, Ali Akbar masih memberikan layanan bagi 17 OMS anggota Konsorsium Sumatera dalam menyusun dan mengimplementasikan program Transisi Energi Bersih di Sumatera.

Zubaidah Djohar

Zubaidah Djohar adalah sosok luar biasa yang telah berdedikasi selama dua dekade terakhir telah mengorganisir, memfasilitasi, mendampingi, melakukan penelitian, pengembangan kapasitas, desain, monitoring-evaluasi, analisis kebijakan, advokasi, pelibatan pemangku kepentingan, penguatan masyarakat adat dan kelompok rentan dengan tema-tema: pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pengembangan kaum muda, inklusi gender dan sosial, kepemimpinan, pembangunan perdamaian, resolusi konflik, pemberdayaan ekonomi, mata pencaharian, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur, pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perencanaan strategis, pengembangan masyarakat dan organisasi. Zubaidah juga telah menulis artikel di buku, jurnal dan media massa. Banyak terlibat dalam transformasi budaya dalam masyarakat melalui integrasi kesetaraan, hak asasi manusia, anti kekerasan dan diskriminasi serta etika politik.

Zubaidah, sampai saat ini telah mengorganisasikan dan menyelenggarakan berbagai workshop, pelatihan, riset, serta program monitoring-evaluasi.. Pada bulan April 2014, ia bertindak sebagai guest lecturer tentang “Korupsi dan Pembangunan” di Departemen Indonesian Studies, University of Sydney. Pada tahun 2016, ia menjadi fasilitator workshop di proyek SIAP1-LAPOR-SP4N, yang merupakan sebuah perusahaan Tetra Tech-USAID, dan  menjadi Gender, Social Inclusion, dan Livelihood Specialist di Program CBNRM Yayasan KEHATI-MCAI pada tahun 2015- 2017.  Pada tahun 2015 hingga saat ini, ia menjadi tim inti dalam program pengembangan kapasitas oleh Helsinki University di Proyek Scraps of Hope.

Zubaidah juga menjadi seorang konsultan dan analis kebijakan untuk draf regulasi AUSAID. Pada tahun 2007 hingga 2015, ia menjadi fasilitator workshop dan fellow researcher di The Aceh Institute. Zubaidah memiliki cukup banyak pengalaman menjadi konsultan baik menjadi konsultan riset, pelatihan, konsultan workshop dan  hingga saat ini ia menjadi Project Manager Air dan Sanitasi di Palu Sulawesi Tenggara dalam proyek ADB.

Selama 20 tahun terakhir, Zubaidah Djohar telah terlibat aktif dalam berbagai proyek yang meliputi penguatan kapasitas, penelitian, advokasi, panduan, fasilitasi, analisis kebijakan, desain, dan monitoring-evaluasi. Dia telah berkontribusi dalam berbagai inisiatif, seperti program penguatan kapasitas di Aceh dengan dukungan Bank Dunia dan UNFPA, serta sebagai Spesialis Gender untuk Proyek Kemakmuran Hijau yang dikelola oleh Millennium Challenge Account – Indonesia, memperkuat prinsip gender di Kalimantan dan Sumatera. Selain itu, pengalamannya juga meliputi kerja sama dengan Islamic Relief dalam penguatan masyarakat di Bima untuk program Kebencanaan dan Pembangunan Perdamaian, serta berkontribusi dalam penelitian dan penguatan masyarakat terkait Konflik Perbatasan di NTB. Di masa-masa lain, ia juga terlibat dalam program penguatan masyarakat dan lembaga pemerintah melalui program Lestari-USAID di Gayo Lues, serta dalam fasilitasi pertemuan pemangku kepentingan untuk mitra Global Fund Advocate Network Asia Pacific (GFAN AP). Sejak tahun 2020, ia juga terlibat dalam menangani isu Watsan di Palu, Sulawesi Tengah, dengan dukungan dari Proyek ADB. Semua upaya ini mencerminkan komitmen Zubaidah terhadap pembangunan berkelanjutan dan perubahan positif dalam masyarakat.

Ketertarikan Zubaidah sangat tertuju pada isu penguatan kapasitas yang melibatkan kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Baginya, hal ini merupakan langkah penting dalam menerapkan prinsip-prinsip gender yang adil dan mendukung lingkungan hidup masyarakat lokal. Ia percaya bahwa melalui kerjasama yang erat antara kedua pihak, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi dengan cara yang berlandaskan pada persamaan hak dan kesejahteraan bersama. Keberpihakan pada prinsip gender yang adil dan inklusif juga menjadi fokusnya, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Wahyudi Anggoro Hadi

Wahyudi Anggoro Hadi adalah sosok yang luar biasa dan inspiratif dalam dunia kepemimpinan dan pengembangan masyarakat, ia seorang kepala desa dengan latar belakang Sarjana Famasi dan Apoteker. Selain menjadi Lurah, Wahyudi saat ini juga menjadi Sekjen Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Nasional dan dengan keahliannya ia menjadi Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi DIY. Di tengah kesibukannya sebagai Lurah Desa, Wahyudi masih sempat meluangkan waktunya untuk menggagas pendirian Yayasan Sanggar Inovasi Desa dan mendirikan platform pasardesa.id  Secara keseluruhan, Wahyudi Anggoro Hadi adalah teladan dalam hal kepemimpinan yang inklusif dan inovatif. Ia berhasil menggabungkan latar belakang pendidikan dan keahliannya dengan semangat untuk memajukan masyarakatnya.

Diawal karirnya, Wahyudi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Analisa Sosial (SAS) Yogyakarta. Setelah menjadi seorang kepala sekolah, Wahyudi beralih menjabat sebagai Manager Marketing di PT. Tunas Lestari Nusantara Yogyakarta. Setelah itu, ia kembali melanjutkan karirnya di PT Castorindo Jakarta sebagai Plant Manager Jawa Timur yang bekerjasama dengan PT. Kimia Farma. Tidak hanya itu, Wahyudi juga sering berperan sebagai inisiator, pemateri dalam berbagai seminar, workshop  dan sarasehan budaya. 

Pada tahun 2009-2012, Wahyudi menjabat sebagai Apoteker pengelola Apotek Japisfi Yogyakarta dan sebagai mentor pelatihan kewirausahaan. Pada tahun 2010, ia juga menjadi penguji tamu di Magister Manajemen Prasetya Mulya Jakarta. Tahun berikutnya, Wahyudi menjadi pendamping kuliah lapangan program magister Studi Pembangunan Sekolah Arsistektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB Bandung. Wahyudi juga memiliki peran penting dalam Sekolah Among Siwi Yogyakarta Sebagai inisiator dan Steering Committee sejak tahun 2011 hingga saat ini. Melangkah lebih jauh, Wahyudi bahkan menjabat sebagai Lurah Desa Panggungharjo Sewon Bantul DI Yogyakarta. Pada tahun 2020, ia memulai karir barunya sebagai penggagas pendirian Yayasan Sanggar Inovasi Desa dan Founder Pasardesa.id.

Sebagai Lurah Desa Panggungharjo selama 2 periode (2012 – 2024), Wahyudi mempunyai pengalaman mengelola desa melalui berbagai aktivitas didalamnya mulai dari tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pasardesa.id, pengembangan BUMDesa, hingga program-program unggulan lain (desa budaya, desa anti korupsi, 1 rumah 1 sarjana, dll) yang menjadikan Panggungharjo pada tahun 2014 mendapat juara I Lomba Desa tingkat Nasional. Oleh karenanya, Wahyudi juga menjadi pemateri di berbagai seminar, webinar maupun workshop tentang tata kelola pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri maupun KPK.  Sebagai Sekjen Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Nasional, Wahyudi menjadi salah satu penggerak desa-desa untuk mewujudkan tatanan baru desa yang transparan dan akuntabel. Pada tahun 2020 dia menggagas Kongres Kebudayaan Desa Nasional dan pada Tahun 2021 Wahyudi membawa Desa Panggungharjo sebagai Desa Anti Korupsi di Indonesia yang dicanangkan oleh KPK.

Wahyudi Anggoro Hadi menunjukkan perhatian khusus dan visi yang sangat jelas terhadap pembangunan desa sebagai rumah bagi warga. Ia mewujudkan pandangan ini melalui tiga pilar tatanan baru yang ia anggap esensial dalam membangun fondasi yang kuat untuk desa yang inklusif dan berkelanjutan. Tiga pilar ini menggarisbawahi hubungan politik, sosial, dan ekonomi dalam konteks desa; 1) Puncak Relasi Politik adalah Musyawarah, 2) Puncak Relasi Sosial adalah Kekeluargaan dan 3) Puncak Relasi Ekonomi adalah Kerjasama.

Pandangan ini menunjukkan perhatian khusus Wahyudi terhadap membangun komunitas yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat desa. Ia mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi, gotong royong, dan kemandirian ekonomi ke dalam fondasi tatanan baru desa.