F. Felicitas Sri Purwani

Sri Purwani berkecimpung di lemabag swadaya masyarakat sejak tahun 1998. Ani, demikian biasa disapa, mempunyai banyak pengalaman dalam penguatan kapasitas, pendampingan, fasilitasi, dan konsultansi bagi organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat, serta institusi dan lembaga pemerintahan. Mempunyai latar belakang sebagai aktivis pergerakan sosial dengan pendidikan filsafat dan ilmu pemerintahan, memberi dampak komprehensif  dalam setiap proses kerja-kerja pendampingan, konsultasi, penyusunan modul, maupun dokumentasi pembelajaran program.

Secara kelembagaan, Ani bergabung dengan Yayasan SATUNAMA pada 2004 hingga 2014 dan terlibat di beberapa program pemberdayaan masyarakat dan penguatan nilai kewargaan. Dalam waktu bersamaan, pada 2011-2013 Ani juga menjadi konsultan untuk Bank Dunia pada program Good Governance Program Java Recovery Fund di area DIY dan Jawa Tengah. Pada 2014 hingga kini, Ani bergabung bersama Yayasan Penabulu dengan beberapa program kerja yang bersinggungan dengan pemberdayaan desa dan isu GESI.

Selama 10 tahun bekerja di Yayasan SATUNAMA dengan fokus penguatan kapasitas pemerintah desa dan kabupaten, kelompok masyarakat  (perempuan dan pemuda), sektor ekonomi desa, advokasi kebijakan, serta Isu pluralisme dan gender.  Selama di Yayasan SATUNAMA, Ani pernah menyusun “Modul Dokumentasi Pembelajaran Program” bersama  Sungkonghoe University of Republic Korea dan “Modul Training of Facilitator bagi CSR Officer” untuk DSN Palm Oil. 

Sebagai salah satu konsultan program Bank Dunia, Ani terlibat dengan kerja-kerja program pemulihan pasca bencana erupsi Merapi di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Ia pun turut dalam beberapa survey yang diselenggarakan Lembaga Survey Meter pada medio 2017-2018. 

Bersama Yayasan Penabulu, Ani memiliki peran penting dalam kerja-kerja advokasi kebijakan dan hak anak, penguatan tata kelola pemerintahan desa,  penyusunan dokumentasi pembelajaran, dan penyusunan “Modul Pelatihan Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes” dan “Modul Traning of Facilitator untuk Pendamping Anak”. Saat ini, Ani menjadi penanggungjawab Yayasan Penabulu Cabang Yogyakarta.

Untuk menjadi sebuah organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat, maupun desa yang berdaya diperlukan rantai keterlibatan secara integratif dengan proses dan gerak bersama. Gerakan bersama yang dikelola secara sistemik melalui penguatan jaringan dan pengelolaan pengetahuan akan menghasilkan perubahan yang berkesinambungan melalui transformasi pembelajaran dan pertemanan lintas generasi.

Adam Kurniawan

Adam Kurniawan, memiliki kalimat sakti “Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya”. Aktif di WALHI sejak masih duduk di bangku kuliah hingga kini. Pada 2010 mendirikan Balang Institute di kampung halaman. Bersama Balang Institute Indonesia, Adam dan kawan-kawan mendorong insiatif masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam, serta memobilisasi sumberdaya untuk mendukung inisiatif yang tumbuh dari pengorganisasian masyarakat. Baginya, terus bergerak dan saling memperkuat adalah jalan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Semenjak aktif di Walhi Sulawesi Selatan, Adam menduduki posisi sebagai Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat pada tahun 2006-2009. Kala itu ia mendampingi petani Takalar yang sedang berkontra dengan PTPN XIV dan mendampingi kaum miskin kota di Makassar kala berurusan dengan mafia tanah. Tahun 2009-2010 Adam menjadi fasilitator Access-Ausaid dalam kerja-kerja penguatan kelembagaan 6 (enam) BUMDes di Kabupaten Bantaeng.

Pada 2010, Adam turut mendirikan Balang Institute dan ditunjuk menjadi Direktur hingga 2014. Sempat bekerja untuk ICRAF pada 2014-2016 dalam proyek AGFOR Sulawesi yang mendorong lahirnya Regulasi Imbal Jasa Lingkungan di Bantaeng dan Bulukumba. Tahun 2017-2020 Adam kembali ke Balang Institute dan mengembangkan beragam inovasi berorientasi pada penggunaan lahan dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengakses sumber pendanaan alternatif. Kini, Adam mendapat mandat untuk menduduki posisi di Dewan Eksekutif Nasional Walhi sejak tahun 2021.

Sejak 2007, banyak hal yang sudah dilakukan Adam, terutama di bidang advokasi lingkungan. Pada 2007-2009 Adam mendampingi pembentukan dan penguatan Serikat Tani Polombangkeng dan Persatuan Rakyat Kassi-kassi (warga pemukiman kumuh di Makassar); ia juga memfasilitasi penguatan kelembagaan 6 (enam) BUMDes di Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng pada 2009-2010; pada 2010-2014 Adam mendampingi penguatan kelembagaan Pengelola Hutan Desa Labbo, Desa Pattaneteang, dan Desa Campaga hingga mampu menyusun Rencana Kelola Hutan Desa; menjadi Konsultan dalam Project AGFOR Sulawesi yang menghasilkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Jasa Lingkungan di Bantaeng dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Masyarakat Adat Kajang di Bulukumba dilakukannya pada rentang waktu 2014-2016; pada tahun 2017-2019 Adam mendamping penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi Akar Tani hingga dapat mengakses pinajamn modal dari BLU KLHK untuk menjalankan usaha produksi kopi.

Bahrul Fuad (Cak Fu)

Bahrul Fuad, dikenal dengan panggilan Cak Fu, sejak 1996 telah aktif dalam gerakan inklusi disabilitas. Sebagai seorang yang terlahir dengan disabilitas, Cak Fu aktif memperjuangkan kesetaraan hak untuk penyandang disabilitas dan dipercaya oleh beberapa lembaga baik nasional maupun internasional untuk menjadi konsultan dan narasumber di bidang inklusi disabilitas.

Cak Fu adalah aktivis sejati yang memperjuangkan inklusi disabilitas sejak 1996. Pada 2006 ia mendirikan Paguyuban Daya Mandiri Surabaya, tahun 20018 hingga sekarang menjadi Anggota Dewan Penasihat Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), sejak 2019 menjadi Anggota Dewan Penasihat Netherland Leprosy Relief (NLR) Indonesia, serta pada 2021 mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Penasihat Yayasan UCP Roda untuk Kemanusiaan.

Dalam bidang profesional, Cak Fu adalah pribadi yang diandalkan. Hal ini terbukti dengan beberapa peran penting dalam proyek-proyek disabilitas di Indonesia. Pada 2009-2022 ia menjadi Project Manager Social Economic Development for Leprosy People di The Nippon Foundation. Cak Fu adalah salah satu Konsultan Nasional Disability and Rehabilitation NLR Indonesia pada 2011-2012. Ia merupakan Research Associate pada PUSKAPA UI pada periode 2013-2017. Sempat juga Cak Fu menjadi Konsultan Nasional Disabilitas dan Inklusi Sosial pada TAF Foundation di tahun 2017-2019. Dan kini Cak Fu merupakan salah satu Anggota Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada periode jabatan 2020-2024.

Dibalik kegigihannya mengadvokasi inklusi disabilitas, Cak menyenangi travelling. Baginya sebagai pengguna aktif kursi roda, traveling dapat menjadi salah satu cara mengadvokasi kebutuhan penyandang disabilitas di area-area publik.

Rival Gulam Ahmad

Dikenal dengan nama Rival Ahmad. Dia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2000 dan mengantongi ijazah Master of Law dari Melbourne Law School pada 2009. Keahlian utamanya teori dan metode sosio-legal, legislative drafting, dan pemikiran hukum. Minat risetnya pada isu keadilan ekologi, keadilan multispesies, keadilan sosial. antropologi legislasi, dan pendidikan hukum dan pembelajaran.

Rival menjadi peneliti hukum dan sosial sejak 1998 di PSHK, menjadi pengurus inti PSHK dari 1998-2007, sambil menjadi pengajar di FHUI pada 2002-2007. Kemudian mendirikan STH Indonesia Jentera dan menjadi Ketuanya dari 2011-2013. Pada 2013-2015 menjadi program officer di The Asia Foundation. Mendirikan SPASIA dan menjadi Direktur pada 2015-2018. Lantas menjadi Senior Coordinator di program Knowledge Sector Initiative – DFAT pada 2018-2019. Sempat menjadi Manajer Manajemen Pengetahuan di program Kelola Sendang – ZSL pada Maret-Desember 2019, dan bergabung dengan Yayasan Penabulu sebagai Deputi Direktur bidang Kemitraan Strategis dan Direktur Penabulu Research Institute (PRI) sejak Januari 2020 hingga sekarang. Selama 2015 hingga sekarang masih menjadi dosen tidak tetap di STHI Jentera.

Sejak 2001 menjadi trainer untuk legislative drafting dan advokasi kebijakan untuk anggota parlemen, pengurus partai politik, aktivis LSM, dosen, pegawai sektor swasta dan pemerintah, serta aktivis disabilitas dan perempuan. Sejak 2007 menjadi fasilitator untuk pertemuan-pertemuan strategis, perencanaan advokasi kebijakan, perencanaan organisasi dan program, dan monitoring dan evaluasi program untuk program pembangunan, LSM dan perguruan tinggi. Dari 2009 Menjadi trainer untuk penguatan kapasitas kemitraan strategis dan jaringan, penguatan kapasitas fasilitasi dan pelatihan, metode penelitian dan pendidikan hukum, penguatan pengelolaan sumber daya, dan manajemen pengetahuan untuk organisasi LSM, lembaga pemerintah dan organisasi seni dan budaya.

Rival sangat tertarik pada penguatan manusia dan organisasi sosial yang menggunakan pendekatan pemikiran sistem dan kompleksitas, riset sosial lintas dan transdisipliner, dan perspektif budaya dalam perencanaan dan pengelolaan program.

Gregorius Sahdan

Gregorius Sahdan, yang lebih populer dengan nama Goris Sahdan, menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dan S2 di Program Studi Ilmu Politik FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Saat ini Goris sedang menempuh S3 di Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Sebagai aktivis ‘98, Goris sering terlibat dalam demo kepada Pemerintah Orde Baru. Goris sehari-hari bekerja sebagai staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan menjadi Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Periode 2015- 2019 dan 2020 hingga sekarang. Selain dosen, Goris juga aktif di Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) sebagai Sekjen periode 2016-2021.

Sebagai aktivis era Orde Baru, Goris aktif di berbagai organisasi. Pada 1999 hingga 2001 Goris merupakan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Yogyakarta. Tahun 2006 atas dukungan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Goris mendirikan The Indonesian Power of Democracy (IPD). Atas keahliannya di bidang demokrasi, Goris pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi II DPR RI pada tahun 2011-2014. Sempat menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian MPR RI pada tahun 2018. Dan sejak tahun 2020 Goris masuk dalam jajaran Pengurus Pusat PMKRI sebagai Wakil Sekjen Bidang Otonomi Daerah, Pembangunan Desa dan Perbatasan.

Sebagai dosen, Goris Sahdan juga aktif dalam kegiatan di luar kampus. Tentu dengan isu yang tidak jauh dari hal yang menjadi concern-nya, politik dan demokrasi. Bersama The Indonesian Power for Democracy (IPD) yang ia dirikan, Goris aktif menulis buah pikirannya di berbagai media nasional (Kompas, Media Indonesia, dan Suara Pembaruan) dan berbagai Jurnal ilmiah.

Tahun 2018, Goris menulis buku berjudul “Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas” yang diterbitkan IPD bersama Badan Pengkajian MPR RI. Buku lain yang ia tulis antara lain Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia; Pilkada dan Kemiskinan di NTT; Petani Buntung di Negeri Sawitl Desa Kuat Negara Berdaulat; Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019; Oligarki dan Klientelisme dalam Pikada Serentak.

Goris Sahdan berupaya memberikan energi dan pikirannya untuk membela desa dengan pengetahuan dan keterampilan, mengkritik praktik berdesa  dengan demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, serta memperkuat desa dengan kemandirian ekonomi dan pengembangan potensi.

Sardi Winata

Sardi Winata, lahir dan tumbuh remaja di sebuah kampung kecil di Lombok Utara. Ia merupakan sosok yang humanis dan tak diam menunggu perubahan datang. Sardi selalu haus menjemput perubahan untuk segera hadir dan bertumbuh bersama perubahan itu. Atas dasar itu, maka ia menemukan pengabdian dirinya pada aktivitivisme yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Jiwa aktivismenya tumbuh sejak ia terlibat dalam kelompok studi-kelompok studi di lingkungan kampus. Latar belakang pendidikan sosial (red.sosiologi) meberikannya perspektif dan paradigma gerakan sosial yang kuat untuk melihat pranata sosial masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Persinggungannya dengan banyak komunitas melalui pedekatan pengorganisasian dan riset aksi partisipatoris telah memberikannya pembelajaran yang kuat bagaimana mendorong masyarakat sipil yang berdaya di Indonesia. Sardi menemukan jalur dan ruang yang tepat ketika mulai bergabung dengan Yayasan Gita Pertiwi pada 2011-2013, yang dilanjutkan bersama Yayasan Penabulu pada 2013 hingga kini. Selama hampir 10 tahun bersama Yayasan Penabulu, Sardi juga mengabdikan diri di Yayasan PEKA Indonesia sebagai Direktur Eksekutif periode 2016-2020 dan Manajer Institusi pada Proyek Kelola Sendang ZSL Indonesia pada 2018-2020.

Pengalaman bekerja bersama beberapa organisasi memperkuat keyakinan pada keahliannya dalam melakukan pengorganisasian masyarakat dan riset aksi melalui pendekatan partisiapatoris. Sardi mengembangkan kapasitas dalam pendekatan lobby dan advokasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada kelompok marjinal dan terpinggirkan. Dalam catatannya, pada tahun 2013-2015 turut menyusun “Visi Indonesia 2050” dan “Benefit Sharing FCPF Carbon Fund untuk Pendanaan Hijau di Kalimanatan Timur.” Bersama Yayasan Puter Indonesia, Sardi terlibat mengadvokasi lahirnya Peraturan Bupati tentang Batas Desa bagi 20 Desa di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Solok Selatan. Juga pada 2018-2020 ketika bergabung di ZSL Indonesia, Sardi adalah salah satu penyusun dokumen “Rencana Kolaboratif Pengelolaan Berkelanjutan Lanskap Sembilang-Dangku, Sumatera Selatan 2017-2030”.

Hal lain yang dirasa penting untuk dipaparkan, misalnya: perhatian/ketertarikan khusus, keberpihakan tertentu, atau bahkan keterbatasan yang dimiliki, dll.

Deden Ramadani

Deden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Sosiologi dan Magister Kesejahteraan Sosial. Deden memiliki inisiatif tinggi, selalu mencari peluang inovasi, dan adaptif terhadap perubahan.

Sejak 2021, Deden mendapat kepercayaan sebagai Research Manager di Penabulu Research Institute. Selain itu, ia juga berperan sebagai PMEL Specialist untuk Proyek ADAPTASI, yang merupakan kerjasama antara Yayasan Hivos dan Yayasan Penabulu.

Sudah lebih dari tujuh tahun Deden menggeluti riset di aneka ragam isu, mulai dari isu anak, perempuan, seni dan budaya, hingga isu perubahan iklim.

Deden memiliki ketertarikan tinggi pada seni dan budaya, serta perkembangan teknologi dan implikasinya kepada kehidupan manusia dan alam.

Adi Nugroho

Adi Nugroho, berlatar belakang akademik Teknik Lingkungan dan Studi Pembangunan dengan pengalaman yang sangat panjang di bidang lingkungan, penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Adi melakukan beberapa penelitian tentang lingkungan, pengelolaan hutan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi partisipatif seperti investigasi, penelitian tindakan, penelitian kebijakan, dan etnografi. Selain penelitian, Adi sangat lihai dalam memfasilitasi pelatihan, diskusi kelompok terfokus, dan lokakarya di tingkat masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Keterampilan dalam hal penelitian dan fasilitasi tersebut mendukung kemampuannya melakukan evaluasi di beberapa LSM.

Sejak 1995, Adi mulai aktif di berbagai jaringan baik lokal, nasional maupun internasional. 9 tahun di Yayasan Gita Pertiwi (1995-2004) menjadi awalannya berkiprah di beberapa LSM setelahnya. Tahun 2002-2004 Adi dipercaya sebagai Regional Executive Director WALHI, 2004-2012 sebagai Koordinator Komisi Konsultasi dan Kerjasama Manajemen Bencana di Yayasan Society for Health Education, Environment and Peace (SHEEP), 2012-2015 sebagai konsultan di Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), 2015-2019 sebagai Direktur pada Direktorat Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim di Yayasan Penabulu, serta 2019 sampai sekarang dipercaya sebagai Chief Grant Management di Yayasan Penabulu.

Beberapa pengalaman penting Adi Nugroho dalam beberapa tahun terakhir sebagai Chief Grant Management on Service Provider dalam program Small Grant Program in Indonesia bersama ASEAN Heritage Park, ASEAN Center for Biodiversity (ACB), dan Germany Development Bank (KfW). Adi juga terlibat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan menciptakan jaringan PRB melalui platform multi pemangku kepentingan bersama Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APAD) dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Sebagai evaluator, Adi pernah mengevaluasi Program Tanggung Jawab Sosial PT Newmont Nusa Tenggara pada 2015-2016. Tidak hanya di bidang lingkungan hidup, Adi Nugroho pernah didapuk sebagai Spesialis Rencana Mitigasi dan Pemantauan Lingkungan (EMMP) Delivering Expanded Resource for AIDS Programming (DERAP) pada tahun 2015.

Kelompok rentan pada sebuah kelompok menjadi keunikan khusus dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam dan manusia.